Pakar Keamanan Siber Ungkap Motif Hacker Bjorka: Seolah Suara Rakyat, Hacktivist?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Keamanan Siber Pratama Pradha mengungkapkan motif hacker Bjorka sebagai motif ekonomi dan politik.

"Motif ekonomi terus geser politis yang sebenarnya seperti hacktivist," jawab Pratama ketika ditanya motif peretasan Bjorka oleh jurnalis Kompas TV Rangga, Minggu (11/9/2022).

Hacktivist, jelas dia, adalah hacker atau peretas yang tidak memiliki motif ekonomi. Mereka biasanya memancarkan aspirasi atau protes kepada negara.

"Kalau Bjorka campur campur, ada ekonomi ada hacktivist seolah suara rakyat," kata Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC itu.

Pratama memperkirakan bahwa Bjorka merupakan orang Indonesia, karena ia berbeda daripada peretas dari luar negeri.

"Orang luar agak berbeda dia bisa manfaatkan buat doxing, kalau Bjorka dia omongin masalah politik, Munir, harga minyak," ujarnya.

Menurutnya, peretas yang telah membobol data registrasi SIM card masyarakat Indonesia dan menjualnya di Breach Forum itu pandai bersembunyi.

"Cukup pandai dia, spesial bikin akun buat sembunyi," ujarnya. 

"Sekelas Bjorka ini cukup pintar, gunakan TOR (browser)," imbuhnya.

Baca Juga: Soal Hacker Bjorka, Pakar Ingatkan Warganet Hati-Hati Bagikan Data dan Sebut Motif Lebih ke Politik

Untuk melacak identitas Bjoirka, kata dia, tidak bisa menggunakan cara profiling.

"Butuh kerja sama dengan negara lain yang bisa profiling," jelasnya.

Sebagai gambaran, Bjorka pertama kali menjadi perhatian publik dan pemerintah Indonesia pada 1 September 2022 setelah menjual data registrasi SIM card yang ia klaim berjumlah 1,3 miliar dan berasal dari hasil meretas data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kominfo pun menampik tudingan tersebut dan menyebut klaim Bjorka sebagai kebohongan atau hoaks. Sebab, Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

Baca Juga: Dituding Sumber Kebocoran Miliaran Data Registrasi SIM Card, Kominfo Membantah

Beberapa hari kemudian, pada 6 September 2022, Bjorka kembali menjual data yang ia klaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Data yang dibocorkan mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, bahkan keterangan soal disabilitas.

Lalu, Bjorka kembali muncul dan menjual data yang ia klaim sebagai transaksi surat dan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia pada Sabtu (10/9/2022).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.

“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru, Sabtu (10/9/2022) dilansir dari Antara.

Baca Juga: Sebut Klaim Bjorka soal Surat Presiden Bocor sebagai Informasi Bohong, Kasetpres: Melanggar UU ITE

Bjorka kembali berulah dengan membobol data para pejabat negara di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini, Minggu (11/9/2022).