Diskusi Tentang Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Batal Digelar, Panitia Sempat Diancam

YOGYAKARTA, KOMPAS TV - Diskusi bertajuk tentang "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya batal dilaksanakan.

Diskusi tersebut semula dijadwalkan bakal digelar secara virtual pada Jumat (29/5/2020) pukul 14.00 WIB.

Presiden Constitutional Law Society (CLS), Aditya Halimawan, menjelaskan sebelumnya panitia telah berkoordinasi dengan pembicara. Hasil akhirnya, panitia dan pembicara sepakat acara diskusi tidak jadi digelar.

Baca Juga: Pecatan TNI yang Tuntut Jokowi Mundur Ternyata Bekas Napi Kasus Pembunuhan, Terancam Pasal Berlapis

Pertimbangannya karena situasi dan kondisi saat ini dinilai tidak kondusif. Bahkan, menurut Aditya, panitia diskusi sempat mendapat ancaman. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci soal ancaman itu.

"Ini kesepakatan dari pembicara dan penyelenggara, karena memang kondisinya semakin tidak kondusif. Ya sebelumnya kami mendapat tindakan semacam peretasan dan ancaman juga," kata Aditya dikutip dari Kompas.com pada Jumat (30/5/2020).

Sebelumnya, rencana diskusi CLS UGM memang sempat menuai polemik karena berkaitan dengan tajuk yang diusung.

Awalnya diskusi ini bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". Kemudian diubah menjadi, "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan".

Aditya mengatakan, penggantian judul diskusi itu disebabkan adanya penggunaan diksi yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga: Lagi Istri TNI Posting Nyinyir Konser Lawan Corona yang Dibuka Jokowi, Suami Ditahan 14 Hari

"Kami ingin meluruskan persepsi masyarakat juga, memang ada kesalahan dari kami penggunanaan itu tidak sesuai dengan yang diatur di UUD. Nah, kami mengganti itu supaya kami meluruskan sesuai dengan UUD," ucap Aditya.

Aditya menyayangkan, sikap yang menganggap kegiatan yang dilakukannya justru disalahartikan.

Pihaknya menegaskan, tema dan kegiatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan aksi makar atau gerakan politis lainnya. Ia menegaskan kegiatan yang dilakukan murni bersifat akademis.

"Seperti klarifikasi yang sudah kami sampaikan, bahwa kami bersifat akademis. Tidak berkaitan oleh politik manapun atau agenda politik manapun," kata Aditya.

Lebih lanjut, Aditya mengatakan, dirinya mendengar ada pemberitahuan melalui pesan berantai WhatsApp (WA) yang menyebut diskusi dibatalkan. Ia memastikan informasi tersebut bukan dari panitia acara diskusi.

"Informasi itu (pembatalan) tidak benar," kata Aditya.

Baca Juga: Viral Mantan Anggota TNI Ruslan Buton Tulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur dari Jabatannya

Menurutnya, ada dugaan peretasan akun WA salah satu panitia, sehingga muncul informasi pembatalan acara tersebut dari akun WA salah satu panitia.

"Ada indikasi peretasan. Informasi (pembatalan) itu hoaks, itu akibat dari peretasan akun narahubung kami," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol UGM Iva Ariani menjelaskan jika acara diskusi tersebut bukan acara dari Fakultas Hukum maupun UGM.

"Itu bukan acara resmi dari Fakultas Hukum maupun UGM," ujar Iva.