Kompas TV regional sumatra

Kekerasan Terhadap Masyarakat di Pulau Rempang, Komnas HAM Minta Pelaku Ditindak Tegas

Kompas.tv - 20 September 2024, 13:12 WIB
kekerasan-terhadap-masyarakat-di-pulau-rempang-komnas-ham-minta-pelaku-ditindak-tegas
Foto arsip. Potret massa Pulau Rempang mendatangi kantor BP Batam, Rabu (23/8/2023).  (Sumber: bangka.tribunnews.com)
Penulis : Rizky L Pratama | Editor : Gading Persada

"Komnas HAM mendorong semua pihak, baik tingkat daerah hingga tingkat pusat, untuk mengedepankan dialog inklusif yang konstruktif dan pendekatan yang humanis melalui mediasi HAM dalam penyelesaian konflik masyarakat di Pulau Rempang," kata dia.

"Kebijakan dan tindakan yang diambil harus mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pilihan yang terbaik untuk kenyamanan dan kemajuan kehidupan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI fraksi Partai Demokrat, Santoso meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut keterlibatan aparat dalam kasus penganiayaan terhadap warga Pulau Rempang, Kota Batam.

Santoso menyesali sikap aparat yang dianggap membiarkan tindakan kekerasan oleh oknum tak dikenal terhadap warga Pulau Rempang.

"Aparat yang terlibat dalam penganiayaan itu termasuk komandannya harus diberi sanksi. Sebagai pelindung dan pengayom rakyat harusnya mereka tidak boleh membiarkan adanya penganiayaan yang terjadi di depan mata mereka," kata Santoso dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (19/9/2024).

Sebagai negara hukum, dia mengingatkan bahwa tidak boleh ada pihak manapun bertindak di luar ketentuan hukum.

"Peristiwa itu terjadi pastinya tidak berdiri sendiri, namun karena adanya backing dari para atasan mereka untuk mengamankan wilayah pengembangan Rempang," ucap Santoso.

"Namun bukan berarti dapat bertindak sewenang-wenang apalagi menganiaya masyarakat yang dinilai mengganggu aktivitas pengembangan itu," tuturnya.

Dia menegaskan, tindakan penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power oleh aparat hanya untuk melindungi kepentingan bisnis pihak tertentu tidak boleh terus terjadi. 

"Atas nama hak asasi manusia yang universal di mana negara kita sangat menghormati ini, maka harus ada tindakan nyata dari Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut kasus ini siapa anggotanya yang melakukan pelanggaran dengan menganiaya rakyat setempat di Rempang," tegasnya.

Tindakan kekerasan dialami masyarakat Pulau Rempang yang menolak proyek PSN Rempang Eco City. Terkini, tindakan intimidasi dan kekerasan tersebut terjadi pada Rabu (18/9) siang yang mengakibatkan tiga warga mengalami luka.

Salah seorang warga Rempang yang mengalami luka akibat tindakan kekerasan ini adalah seorang ibu hingga tangannya patah.

Baca Juga: Kekerasan terhadap Masyarakat Adat Pulau Rempang Masih Terjadi, Presiden Didesak Bertindak


 




Sumber : Tribunnews




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x