Ikuti FMDP 2023, Pemkab Bojonegoro Jawab Tantangan Disrupsi Lewat Inovasi dan Kolaborasi

BOJONEGORO, KOMPAS.TV - Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengikuti kegiatan Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) tahun 2023. Acara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) ini berlangsung Rabu-Kamis, 29-30 November 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta. 

 

Kegiatan ini bertema “Menjawab Tantangan Disrupsi Lewat Inovasi dan Kolaborasi”. Peserta berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika se Jawa. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah untuk mendukung perwujudan transparansi, partisipasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan media digital.

 

Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Adriyati Iskak, dalam sambutannya menyebutkan acara ini juga merupakan rangkaian kegiatan konferensi yang disertai workshop dan mini pameran media digital pemerintah yang berjumlah 11 both. FMDP 2023 ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah pandemi Covid-19.

 

“Tujuannya memberikan wawasan kepada bapak dan ibu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komunikasi pemerintahan. Kemudian menambah pengalaman dengan dinamika dalam tugas untuk berkomunikasi melakukan pengemasan maupun penyebaran informasi dan komunikasi pemerintah,” ujar Yayuk.

 

Menurut dia, di era disrupsi saat ini komunikasi merupakan sektor yang paling terkena dampak. Karena itu, kesempatan untuk mengoptimalkan perilaku dari budaya masyarakat yang berbeda di era disrupsi dapat diambil karena masyarakat lebih mudah mengakses informasi apapun.

 

“Oleh karena itu kami berharap ini bisa berlangsung secara interaktif sehingga ilmu dari kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan di instansi kita masing-masing,” tambahnya.

 

Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hasyim Gautama menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran kuat dalam menunjang dan mendorong kemajuan suatu negara. 

 

Dengan demikian, wajar jika media digital menjadi media yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan publikasi publiknya karena media digital begitu dinamis. “Diseminasi informasi adalah salah satu strategi kita untuk meraih dukungan publik terhadap program yang kita jalankan. Sehingga bertumbuh kepercayaan dan partisipasi publik dalam jalannya roda pemerintahan,” katanya.

 

Pemerintah, lanjut dia, bertugas mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dan kritis dalam mencari dan mengolah informasi terutama menjelang Pemilu 2024. Ia berpesan untuk semakin siaga dalam menjaga ruang publik agar tetap kondusif.

 

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jendral KPK RI, Cahya H Harefa mengungkapkan sisi KPK dalam pengelolaan komunikasi yang efektif akan semakin terbuka. Akses informasi merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dari badan publik pada tugas dan strategi pemberantasan korupsi.

 

Pihaknya menyebutkan tiga pendekatan yang saling berkaitan atau Trisula yaitu pencegahan, penindakan dan pendidikan. Sementara strategi pemasaran digital menjadi relevan juga untuk dimanfaatkan seperti media sosial. 

 

“Supaya semakin baik kita berkomunikasi ke publik sebagai pemerintah. Kita juga perlu memperhatikan etika dan pemanfaatan dengan bijak. Itu hal yang sangat penting,” ungkapnya. Ia berharap semua pihak dapat berkolaborasi selaku pengelola informasi untuk menciptakan link yang bersatu padu.

 

Di samping itu, ia juga berharap kepada seluruh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Bojonegoro dapat menjawab tantangan disrupsi dengan kolaborasi dan inovasi serta pemanfaatan media sosial yang optimal.