Geger Unggahan Surat Anggota DPRD Bandung Memohon Siswa Diterima PPDB, Ini Kata Pengirimnya

BANDUNG, KOMPAS.TV - Sebuah surat permohonan yang dikirimkan oleh Anggota DPRD Kota Bandung Erwin menggegerkan media sosial. Surat itu ditujukan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar menerima siswa untuk masuk ke salah satu SMK Negeri.

Isi surat tersebut memohon Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi, Jumat (17/6/2022) yang ditembuskan ke sejumlah SMK di Bandung yakni SMK Negeri 2 Bandung, SMK Negeri 15 Bandung, SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung, SMK Negeri 8 Bandung, dan SMK Negeri 9 Bandung.

Surat tersebut sempat viral di media sosial dan dinarasikan sebagai pejabat yang menitipkan siswa ke sekolah negeri.

Anggota DPRD Kota Bandung Erwin membenarkan dirinya mengirimkan dokumen yang disebut sebagai surat rekomendasi tersebut.

"Benar bahwa surat dimaksud dibuat, ditandatangani dan dikirimkan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandung," dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/6/2022).

Erwin menampik surat itu untuk mengintervensi Kepala Disdik Jabar dan menyalahgunakan wewenangnya. Ia mengatakan surat itu hanya sebagai permohonan atau usulan saja.

Baca Juga: Orangtua Murid Laporkan Dugaan Pungli PPDB di SMKN 5 Bandung, Pihak Sekolah Angkat Bicara

"Surat tersebut tidak bersifat memaksa atau mengintervensi proses PPDB, karena pihak dinas berhak penuh untuk mempertimbangkan atau mengabaikannya," jelas Erwin.

"Surat yang dimaksud bukan bentuk intervensi saya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melainkan sekedar permohonan atau usulan," lanjutnya.

Dilaporkan Kompas.com, surat itu untuk menjembatani aspirasi masyarakat Kota Bandung yang menginginkan anak mereka diterima di sekolah negeri karena keterbatasan ekonomi.

Namun, Edwin akhirnya menarik surat tersebut karena menimbulkan salah paham dan kegaduhan.

"Mengingat saat ini surat dimaksud menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan, maka dengan ini saya menarik surat tersebut," ungkapnya.

Sementara Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi mengaku belum menerima surat itu. 

"Kalau surat itu sudah pernah diterima kita, itu biasanya ada cap label diterima tanggal berapa baru masuk ke meja saya," imbuh Dedi.

Dedi melanjutkan dengan mengimbau seluruh pihak patuh pada sistem PPDB Provinsi Jabar dengan memperjuangkan hak miskin untuk bersekolah.

Baca Juga: 28 Sekolah Baru Akan Dibangun Di Bandung

Ia mengakui saat ini keberadaan sekolah negeri di Provinsi Jawa Barat lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah swasta.

"Jadi memang di Jawa Barat ini lebih banyak sekolah swasta daripada negeri," tuturnya.

Meski demikian pihaknya telah mengeluarkan inovasi agar para siswa yang tak mampu bisa terus mengenyam pendidikan.

"Ada beberapa yayasan-yayasan sekolah swasta yang mereka pun juga siap untuk menggratiskan warga miskin," kata Dedi.

Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan berbagai program untuk membantu siswa tidak mampu agar tetap bersekolah.

"Jadi meskipun di negeri atau swasta, mereka harus tetap bersekolah," ungkapnya.