Gubernur Kalbar Marah Tuding Perusahaan Sawit Sebabkan Banjir Bandang Berminggu-Minggu

SINTANG, KOMPAS.TV - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menuding perusahaan perkebunan sawit menyebabkan banjir di wilayahnya selama berminggu-minggu.

Tudingan itu muncul usai Sutarmidji bertemu 20 perwakilan perusahaan dari asosiasi perkebunan sawit.

Dalam pertemuan itu, Sutarmidji meminta bantuan dari perusahaan-perusahaan sawit. Namun, para perwakilan perusahaan sawit menolak membantu korban banjir.

Baca Juga: KPK Terima Pengembalian Uang Terkait Kasus Suap Izin Usaha Sawit di Kabupaten Kuansing Riau

“Kemarin saya undang sekitar 20 perusahaan perkebunan sawit untuk membantu saudara kita yang terdampak banjir, tapi mereka enak saja menjawab perusahaan mereka tidak di lokasi banjir,” tutur Sutarmidji pada Selasa (9/11/2021).

Para perwakilan perusahaan itu beralasan belum mendapat persetujuan dari atasan mereka. Sutarmidji menilai alasan-alasan itu tak bisa diterima hingga mengusir mereka.

“Kesal saya. Ya saya usir saja. Mereka ini tidak punya hati,” kata Sutarmidji.

Lebih jauh, ia pun menuding perkebunan-perkebunan sawit itu ikut menyebabkan banjir di Kalimantan Barat.

“[Mereka] sangat kurang peduli dengan masyarakat yang menderita mungkin akibat ulah mereka,” ujar Sutarmidji.

Karena kejadian itu, Sutarmidji mengaku tidak akan lagi mengurusi perkebunan sawit.

“Kalau mereka tidak peduli dengan masyarakat Kalbar, ya saya juga tidak peduli mereka ada atau tidak di Kalbar. Semoga ketidakpedulian mereka akan membawa penyesalan yang panjang,” ucapnya.

Sebelumnya, pandangan serupa juga diungkapkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan Walhi.

Baca Juga: Ini Penjelasan BMKG soal La Nina dan Penyebab Lain Peningkatan Curah Hujan di Indonesia

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar Nikodemus Ale mengatakan banjir Kalbar terjadi akibat sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas kritis.

Sebagian besar daerah penyangga DAS Kapuas mengalami deforestasi karena pembukaan tutupan hutan untuk aktivitas ekstraktif.

”Yang perlu dilakukan adalah peninjauan ulang tata ruang. Perizinan yang ada  hendaknya ditinjau ulang,” tutur Nikodemus pada Kamis (4/11/2021), dikutip dari Kompas.id.

Berdasarkan data Balai Pengelola DAS dan Hutan Lindung Kapuas, sekitar 1,01 juta hektare dari dari 14 juta hektare luas DAS di Kalbar dalam kondisi kritis, termasuk DAS Kapuas.

Selain perkebunan sawit, DAS di Kalbar kritis akibat penebangan hutan untuk penambangan emas.

Akibatnya, pada 2021 saja banjir telah tiga kali merendam Kalimantan Barat. Banjir terakhir menerjang Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, hingga Kapuas Hulu.

Di Sintang saja, banjir sejak 19 Oktober berdampak pada 21.874 keluarga di 12 kecamatan.

Baca Juga: Jakarta Banjir Hampir 3 Meter, Wagub Riza Patria Sebut Hanya Ada Genanga