Masih Banyak Warga Jateng Ngeyel Aturan PPKM Darurat, Ganjar Pranowo: Kasih Edukasi Harus Sabar

SOLO, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan masih banyak warga di wilayahnya yang tidak patuh aturan PPKM Darurat.

Ia pun berusaha memahami dan melakukan pendekatan sesuai karakter masyarakat Jateng.

“Jawa Tengah belum tertib amat. Melihat tingkat pergerakan manusianya masih belum berkurang banyak. Artinya itu masih banyak orang yang jalan-jalan,” kata Ganjar dalam Forum Satu Meja Kompas TV, Rabu (7/7/2021).

Ganjar membeberkan, pergerakan masyarakat di Jateng hanya turun sekitar 16 persen. Padahal, pemerintah menargetkan PPKM Darurat dapat mengurangi pergerakan masyarakat sampai 30 persen.

Baca Juga: Viral Warung Disemprot, Walkot Semarang: Kasatpol PP Saya Tegur!

“Masih banyak orang kelakuannya mau ke sana-sini. ‘Oh ada aturannya, toh’... Cuman tadi pagi rasanya sudah ada perbaikan. Bangkunya dibalikin. Ini indikator-indikator kualitatif saja sih. Saya merasakan, mereka mulai paham,” tutur Ganjar.

Ia mengklaim, kendala terbesar penerapan PPKM Darurat ini adalah perilaku masyarakat Jateng sendiri.

“Kendalanya mereka ngeyel, ya sulit. Cuma saya melihat kawan-kawan bupati wali kota cukup agresif, cukup serius,” kata Ganjar.

Menurutnya, usaha mengurangi pergerakan masyarakat secara drastis di Jawa Tengah akan menghadapi penolakan keras dari masyarakat. 

“Maka, kalau kita melihat ukuran-ukuran jalan besar, ukuran-ukuran gedung, agaknya gak cocok. Kalau kita bicaranya di situ, maka friksinya akan sangat tinggi. Karena bisa berhadapan antara orang berseragam dengan masyarakat,” ujar Ganjar.

Sebab itu, Ganjar berusaha menyiasati hal itu dengan mendorong pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan masyarakat di tingkat RT, kelurahan, atau desa.

Baca Juga: Kematian Akibat Covid-19 Jawa Tengah Tertinggi, Ini Kata Ganjar

“Bahkan sebelum PPKM Darurat, itu masyarakat sudah mulai bisa melakukan lockdown RT. Waktu itu sempat saya minta lockdown di 7 ribu RT zona merah. Tidak semua taat, tapi mereka sudah berusaha melakukan itu,” ucapnya.

Ganjar menilai, pemerintah daerah lebih mudah mengendalikan pergerakan masyarakat dengan cara tersebut. Sementara, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi.

Selain itu, ia juga mengajak pemuka agama untuk ikut menyampaikan pesan pada masyarakat agar mematuhi PPKM Darurat.

“Kita berdoa bersama, istighosah dengan para kiai. Kita titip mesjid-mesjid, gereja, vihara, semua. Kita buat pengumuman-pengumuman. Kita minta tolong, minta bantuan para tokoh-tokoh ini untuk mengedukasi,” katanya.

Hal serupa juga terjadi pada sektor ekonomi. Ganjar membeberkan, banyak pelaku usaha yang berusaha mengakali aturan PPKM Darurat.

“Kita bicara dengan APINDO. Kita sudah ada pengalaman kita lihat beberapa tempat tidak disiplin,” ujar Ganjar.

Ganjar mencontohkan, ada pelaku usaha yang menyuruh pekerjanya masuk dengan membawa baju sehari-hari. Bila petugas datang, pengusaha menyuruh para pekerja itu bertingkah layaknya pelanggan.

“Kita kasih peringatan dulu. Kita kasih edukasi, memang harus sabar. Tapi, minta maaf, besok kita ambil tindakan tegas semua,” ucap Ganjar.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Bentuk Satgas Oksigen untuk Antisipasi Lonjakan Permintaan

“Beberapa kabupaten/kota sudah kasih peringatan dengan menggunakan Perda. Nanti kalau tidak bisa patuh, kita denda."

Ia tidak setuju bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah terkesan lambat. Menurutnya, hal ini disesuaikan dengan masyarakat Jateng yang baru sadar lonjakan kasus Covid-19.

“Masyarakat Jateng itu sekarang merasa kaget. ‘Kok tetangga saya tiba-tiba meninggal? Kok tiba-tiba guru saya meninggal? Kiai saya meninggal? Saudara saya meninggal?” kata Ganjar.