“Bahkan sebelum PPKM Darurat, itu masyarakat sudah mulai bisa melakukan lockdown RT. Waktu itu sempat saya minta lockdown di 7 ribu RT zona merah. Tidak semua taat, tapi mereka sudah berusaha melakukan itu,” ucapnya.
Ganjar menilai, pemerintah daerah lebih mudah mengendalikan pergerakan masyarakat dengan cara tersebut. Sementara, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi.
Selain itu, ia juga mengajak pemuka agama untuk ikut menyampaikan pesan pada masyarakat agar mematuhi PPKM Darurat.
“Kita berdoa bersama, istighosah dengan para kiai. Kita titip mesjid-mesjid, gereja, vihara, semua. Kita buat pengumuman-pengumuman. Kita minta tolong, minta bantuan para tokoh-tokoh ini untuk mengedukasi,” katanya.
Hal serupa juga terjadi pada sektor ekonomi. Ganjar membeberkan, banyak pelaku usaha yang berusaha mengakali aturan PPKM Darurat.
“Kita bicara dengan APINDO. Kita sudah ada pengalaman kita lihat beberapa tempat tidak disiplin,” ujar Ganjar.
Ganjar mencontohkan, ada pelaku usaha yang menyuruh pekerjanya masuk dengan membawa baju sehari-hari. Bila petugas datang, pengusaha menyuruh para pekerja itu bertingkah layaknya pelanggan.
“Kita kasih peringatan dulu. Kita kasih edukasi, memang harus sabar. Tapi, minta maaf, besok kita ambil tindakan tegas semua,” ucap Ganjar.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bentuk Satgas Oksigen untuk Antisipasi Lonjakan Permintaan
“Beberapa kabupaten/kota sudah kasih peringatan dengan menggunakan Perda. Nanti kalau tidak bisa patuh, kita denda."
Ia tidak setuju bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah terkesan lambat. Menurutnya, hal ini disesuaikan dengan masyarakat Jateng yang baru sadar lonjakan kasus Covid-19.
“Masyarakat Jateng itu sekarang merasa kaget. ‘Kok tetangga saya tiba-tiba meninggal? Kok tiba-tiba guru saya meninggal? Kiai saya meninggal? Saudara saya meninggal?” kata Ganjar.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.