Nasib 2 Anggota Polri di Ambon yang Jual Senjata ke KKB, Kabid Humas: Tidak Ada Toleransi Sedikitpun

MALUKU, KOMPAS TV - Sebanyak enam warga Kota Ambon, Maluku diduga terlibat dalam penjualaan senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Ironisnya, dari enam orang itu, dua di antaranya merupakan anggota Polri. 

Penjualan senjata api itu berhasil digagalkan anggota Polres Bintuni, Papua Barat. Keenam orang yang telah diamankan itu kini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Maluku di Ambon.

Baca Juga: Kampung Miliarder di Tuban Mendadak Digeruduk Sales, TNI-Polri Berjaga Sampai 24 Jam

"Mereka sedang menjalani pemeriksaan. Selengkapnya akan kami umumkan dalam konferensi pers nanti," kata Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Besar M Roem Ohoirat dikutip dari Kompas.id pada Senin (22/2/2021).

Namun demikian, Roem belum bisa memastikan kapan waktu konferensi pers yang dimaksudnya itu akan digelar.

Roem belum mau menjelaskan modus operandi penjualan senjata tersebut. Ia juga tidak menyebutkan nama enam orang yang terlibat. 

Tak hanya itu, khusus dua anggora Polri yang terlibat penjualan senjata api itu, Roem pun enggan menyebutkan asal kesatuan mereka. 

“Intinya anggota Polda Maluku," ucapnya.

Baca Juga: Dua Anggota Polri di Ambon Ditangkap Setelah Jual Senjata Api ke KKB Papua

Roem menyebutkan ada dua pucuk senjata api yang hendak dijual. Itu terdiri atas satu pucuk revolver merupakan standar, sementara satu lagi senjata rakitan jenis laras panjang. 

"Untuk senjata rakitan itu nanti akan dilihat nomor serinya," ujar Roem.

Menurutnya, keterlibatan anggota Polri dalam upaya penjualan senjata ke kelompok kriminal bersenjata di Papua mencoreng nama baik institusi Polri yang selama ini membantu TNI memerangi KKB di Papua. 

"Tidak ada toleransi sedikit pun bagi anggota yang bertindak seperti itu," kata Roem.

Roem berjanji, pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut termasuk mendalami keterlibatan pihak lain di luar Polri seperti masyarakat umum atau instansi lain. 

Baca Juga: Brigjen Ida Oetari, Ketua Polwan Sedunia yang Bukan Lulusan Akpol, Dipilih Kapolri Jadi Wakapolda

Roem enggan menanggapi berkembangnya informasi bahwa ada oknum dari insitusi lain yang diduga juga ikut terlibat.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku, Benediktus Sarkol, menyayangkan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam kasus ini. 

Penjualan senjata api kepada kelompok kriminal bersejata akan memperpanjang tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.

Benediktus pun mempertanyakan sistem pengawasan penggunaan senjata api oleh institusi Polri. Pengawasan yang lemah, kata dia, membuat anggota menyalanggunakan senjata api untuk hal seperti itu. 

Baca Juga: Anggota Paskhas TNI AU Diserang di Bandara Amenggaru, 1 Anggota KKB Tewas Tertembak

"Jangan-jangan ini tidak hanya dua orang saja, tetapi bisa lebih. Ini jadi momentum untuk evaluasi," kata Benediktus.

Menurutnya, Maluku yang berbatasan langsung dengan Papua dan Papua Barat sangat rawan menjadi titik penyelundupan senjata. 

Proses pengiriman itu bisa dilakukan melalui jalur laut. Banyak pelabunan rakyat minim pengawasan aparat keamanan. 

"Apalagi yang selundupkan senjata itu aparat sendiri," ujar Benediktus.

Baca Juga: Polri Tambah Ratusan Pasukan Brimob untuk Hadapi KKB di Papua