"Tidak ada toleransi sedikit pun bagi anggota yang bertindak seperti itu," kata Roem.
Roem berjanji, pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut termasuk mendalami keterlibatan pihak lain di luar Polri seperti masyarakat umum atau instansi lain.
Baca Juga: Brigjen Ida Oetari, Ketua Polwan Sedunia yang Bukan Lulusan Akpol, Dipilih Kapolri Jadi Wakapolda
Roem enggan menanggapi berkembangnya informasi bahwa ada oknum dari insitusi lain yang diduga juga ikut terlibat.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku, Benediktus Sarkol, menyayangkan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam kasus ini.
Penjualan senjata api kepada kelompok kriminal bersejata akan memperpanjang tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.
Benediktus pun mempertanyakan sistem pengawasan penggunaan senjata api oleh institusi Polri. Pengawasan yang lemah, kata dia, membuat anggota menyalanggunakan senjata api untuk hal seperti itu.
Baca Juga: Anggota Paskhas TNI AU Diserang di Bandara Amenggaru, 1 Anggota KKB Tewas Tertembak
"Jangan-jangan ini tidak hanya dua orang saja, tetapi bisa lebih. Ini jadi momentum untuk evaluasi," kata Benediktus.
Menurutnya, Maluku yang berbatasan langsung dengan Papua dan Papua Barat sangat rawan menjadi titik penyelundupan senjata.
Proses pengiriman itu bisa dilakukan melalui jalur laut. Banyak pelabunan rakyat minim pengawasan aparat keamanan.
"Apalagi yang selundupkan senjata itu aparat sendiri," ujar Benediktus.
Baca Juga: Polri Tambah Ratusan Pasukan Brimob untuk Hadapi KKB di Papua
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.