Kisah Yaidah Ruwet Urus Akta Kematian Anak di Surabaya, Langsung Jadi Usai Datangi Kemendagri

Di sana, Yaidah mengaku juga tidak memperoleh pelayanan yang baik.

Oleh petugas dia justru diminta kembali ke kelurahan dengan alasan saat pandemi Pemkot Surabaya memaksimalkan layanan online dan mengurangi tatap muka.

Yaidah lantas diarahkan ke gedung lantai tiga. Oleh petugas di lantai tiga diarahkan lagi ke gedung lantai satu.

Dia marah kepada petugas tersebut, dan akhirnya petugas bersedia menyerahkan berkas ke ruangan.

Baca Juga: Birokrasi Ruwet di Dukcapil Surabaya, Seorang Ibu Urus Akta Kematian Sampai Jakarta

Datangi Kemendagri Jakarta

Saat petugas tersebut keluar menemui Yaidah, bukan kabar baik yang diterima Yaidah.

Petugas tersebut mengatakan akta kematian putra Yaidah sulit diakses oleh sistem karena ada tanda petik di namanya.

Untuk bisa memproses akte yang diminta, petugas mengatakan harus memperoleh persetujuan dari Kemendagri dengan waktu yang cukup lama.

Dengan persetujuan suami, keesokan harinya Yaidah berangkat ke Jakarta dengan kereta api.

Tanpa bertanya, dia langsung menuju ke kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara.

Setelah sampai, Yaidah malah diarahkan ke kantor yang khusus menangani catatan sipil di Jakarta Selatan.

Sampai di kantor Ditjendukcapil, dia ditanya oleh petugas alasan mengurus akta kematian sampai di Jakarta.

Petugas mengatakan, kalau hanya mengurus akta kematian, di Pemkot Surabaya juga bisa.

Baca Juga: Risma Menangis Haru Aset Pemkot Surabaya Kembali

Akta Kematian Langsung Jadi

Petugas tersebut langsung mengonfirmasi ke Dispendukcapil Kota Surabaya untuk menanyakan akta putra Yaidah.

"Tolong diproses, kasihan ibu ini jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta hanya untuk mengurus akta kematian putranya," kata Yaidah menirukan kata-kata petugas tersebut.

Ternyata oleh Pemkot Surabaya, akta yang diminta langsung bisa diproses bahkan file akta dikirim langsung ke ponselnya. 

Yaidah pun akhirnya mendapatkan akta kematian anaknya setelah mendatangi Dirjen Catatan Sipil di Jakarta Selatan.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Kritik Keras Risma: Bikin Proyek Ratusan Miliar, tapi Tak Ada Efek Ekonomi Bagi Rakyat