Dalam peraturan tersebut dijelaskan, dana pendidikan sekolah swasta dapat berasal dari sumbangan peserta didik atau orang tua/walinya atau sumber-sumber lainnya.
Seperti bantuan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, bantuan masyarakat di luar peserta dan orang tua/wali peserta didik.
Selain itu, sumber biaya pendidikan sekolah swasta dapat juga dari pemerintah pusat/daerah, pihak asing/lembaga lain yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sumber lain yang sah.
Baca Juga: Viral! Siswa SD Nunggak SPP Dihukum Guru Belajar di Lantai, Yayasan Sebut Bukan Aturan Sekolah
Namun, ada hal yang perlu menjadi catatan terhadap pungutan ini.
Pertama, pungutan tidak boleh dilakukan terhadap peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomi.
Pungutan juga tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, maupun kelulusan peserta didik.
Terakhir, pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung.
Jadi, menurut Mansur, hukuman langsung terhadap siswa yang menunggak SPP semestinya tidak dilakukan.
Pihak sekolah dan/atau guru dapat mengomunikasikan kepada orang tua/wali siswa yang bersangkutan jika terjadi kendala dalam hal pungutan biaya pendidikan.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV, Kompas.com, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.