Kepala BPKD DKI Sebut Heru Budi Tak Pernah Instruksikan Pemotongan Anggaran KJMU

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak pernah menginstruksikan pemangkasan atau pemotongan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Prinsipnya Pak Gubernur tidak pernah menginstruksikan pemotongan," kata Michael usai rapat dengan Komisi E DPRD DKI di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Michael menyampaikan, pihaknya sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah yang melaksanakan arahan kebijakan gubernur.

Salah satu program prioritas di Jakarta, yakni penanggulangan kemiskinan dengan memaksimalkan anggaran agar penerima tepat sasaran.

Baca Juga: Disdukcapil DKI Temukan 624 Penerima KJMU Tak Sesuai Syarat: Perlu Dicek Kembali

Dia mengakui pihaknya tidak luput dari kesalahan, sehingga butuh perbaikan dalam penghitungan anggaran.

"Ketika ada salah hitung, ya kita perbaiki, enggak mungkin juga 100 persen ngitungnya bener pada saat penganggaran," ujar Michael seperti dikutip dari Antara. 

Menurutnya, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.

Dalam pemadanan itu, lanjutnya, penting juga diterapkan desil demi menyesuaikan kriteria penerima bantuan sosial seperti KJP Plus maupun KJMU.

Baca Juga: IMM DKI Jakarta Nilai Penyesuaian Data KJMU Tepat, Cegah Penyalahgunaan Program Beasiswa