Paguyuban Suporter: 1 Bulan Tragedi Kanjuruhan, KLB Tak Ada Artinya dengan Nyawa Hilang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI), Ignatius Indro menilai, sudah genap tepat 1 bulan Tragedi Kanjuruhan, tapi Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dianggap justru berusaha mengelak dari tanggung jawab. 

"Hari ini telah genap satu bulan Tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 jiwa berlalu. Presiden Jokowi cepat bikin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), rekomendasinya juga untuk memperbaiki persepakbolaan di Indonesia. Bahkan bertemu langsung dengan Presiden FIFA," ujarnya saat dihubungi KOMPAS.TV Selasa (1/11/2022).  

"Namun anehnya, PSSI sebagai organisasi yang memiliki otoritas tertinggi tentang sepakbola di Indonesia seolah mengelak dari tanggung jawab," ujarnya.

Padahal, lanjut Indro, Tragedi Kanjuruhan  jelas kegagalan koordinasi yang dilakukan, termasuk oleh PSSI sebagai induk persepak bolaan Indonesia. 

 

"Apakah PSSI telah serius melakukan sosialisasi aturan FIFA tentang gas air mata, telah melakukan audit kelayakan stadion? Bagaimana pula dengan pelatihan pengamanan pertandingan, tentang edukasi suporter selama ini? Belum ada," ujarnya. 

Lantas, dalam catatan PSTI soal Tragedi Kanjuruhan, PSSI seolah bertindak seolah enggan disalahkan. 

Mulai dari pernyataan Ketua Umumnya Mochamad Iriawan atau Iwan Bule yang menyatakan tidak bertanggung jawab sampai menyerahkan tanggung jawab hanya kepada panitia pelaksana dan juga PT LIB semata.

"Baru di hari ke-12 ada pernyataan maaf, lalu tidak mengindahkan rekomendasi TGIPF agar seluruh pengurus dan Exco untuk mundur sebagai pertanggung jawaban moral, dan yang terakhir mengisyaratkan percepatan KLB," kata Indro. 

Untuk itulah, kata dia, seharusnya semua pengurus PSSI mundur dulu sebagai tanggung jawab moral kepada para korban Tragedi Kanjuruhan. 

"Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak akan ada artinya jika penyelenggaranya adalah orang-orang yang dikondisikan para pengurus lama atau status quo," katanya. 

Indro lantas mengingatkan lagi, kemanusiaan lebih penting dari sepak bola. 

"1 bulan Tragedi Kanjuruhan, KLB tak ada artinya dengan ratusan nyawa hilang. Kalau KLB sesuai rekomendasi TGIPF oke. Kalau versi PSSI, no," kata dia. 

Baca Juga: Satu Bulan Tragedi Kanjuruhan: 135 Nyawa Hilang, Tembakan Gas Air Mata dari Polri Disorot Kencang

Mundur Dulu, KLB Kemudian

Indro lantas menilai, sudah sebulan Tragedi Kanjuruhan harusnya yang dikendepankan adalah tanggung jawab moral dulu sesuai rekomendasi TGIPF. 

"Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule beserta seluruh komisioner Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PSSI mengundurkan diri sebelum KLB digelar. Ini sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF," ujarnya.

Kata dia, mundurnya seluruh Exco PSSI, termasuk Iwan Bule, juga akan menjadi dasar bagi PSSI untuk melaksanakan KLB. Bukan sebaliknya. 

Baca Juga: Dari Kaesang Sampai Erick Thohir, Sejumlah Nama Dianggap Cocok Gantikan Iwan Bule Jadi Ketum PSSI

Sebab, kata dia, itu sesuai dengan rekomendasi TGIPF, baru kemudian ada KLB dan harusnya tidak diisi oleh pihak-pihak yang harusnya tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan. 

"Karena di PSSI terdapat kondisi darurat atau force majeure dengan mundurnya semua pengurus sehingga KLB harus digelar. Kekosongan kekuasaan di PSSI itulah yang menjadi alasan PSSI menggelar KLB," ucapnya. 

Dengan seluruh Exco mundur, lanjutnya, maka mereka diharapkan tidak akan bisa "cawe-cawe" lagi untuk mengondisikan terpilihnya Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang akan menyelenggarakan KLB.

"Kalau Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan masih diisi orang-orang pro-status quo yang terbukti gagal dan menyebabkan kejadian besar itu terjadi, maka KLB tidak aka ada artinya," ucapnya. 

Adapun PSSI secara resmi sudah melaporkan ke FIFA bakal adanya KLB yang akan digelar pada 18 Maret 2023 mendatang.