"1 bulan Tragedi Kanjuruhan, KLB tak ada artinya dengan ratusan nyawa hilang. Kalau KLB sesuai rekomendasi TGIPF oke. Kalau versi PSSI, no," kata dia.
Baca Juga: Satu Bulan Tragedi Kanjuruhan: 135 Nyawa Hilang, Tembakan Gas Air Mata dari Polri Disorot Kencang
Indro lantas menilai, sudah sebulan Tragedi Kanjuruhan harusnya yang dikendepankan adalah tanggung jawab moral dulu sesuai rekomendasi TGIPF.
"Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule beserta seluruh komisioner Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PSSI mengundurkan diri sebelum KLB digelar. Ini sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF," ujarnya.
Kata dia, mundurnya seluruh Exco PSSI, termasuk Iwan Bule, juga akan menjadi dasar bagi PSSI untuk melaksanakan KLB. Bukan sebaliknya.
Baca Juga: Dari Kaesang Sampai Erick Thohir, Sejumlah Nama Dianggap Cocok Gantikan Iwan Bule Jadi Ketum PSSI
Sebab, kata dia, itu sesuai dengan rekomendasi TGIPF, baru kemudian ada KLB dan harusnya tidak diisi oleh pihak-pihak yang harusnya tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan.
"Karena di PSSI terdapat kondisi darurat atau force majeure dengan mundurnya semua pengurus sehingga KLB harus digelar. Kekosongan kekuasaan di PSSI itulah yang menjadi alasan PSSI menggelar KLB," ucapnya.
Dengan seluruh Exco mundur, lanjutnya, maka mereka diharapkan tidak akan bisa "cawe-cawe" lagi untuk mengondisikan terpilihnya Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang akan menyelenggarakan KLB.
"Kalau Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan masih diisi orang-orang pro-status quo yang terbukti gagal dan menyebabkan kejadian besar itu terjadi, maka KLB tidak aka ada artinya," ucapnya.
Adapun PSSI secara resmi sudah melaporkan ke FIFA bakal adanya KLB yang akan digelar pada 18 Maret 2023 mendatang.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.