Indonesia Target Juara Umum Asean Para Games, Menpora sebut Malaysia dan Thailand sebagai Pesaing

Terkait menjadi penyelenggara, lanjut dia, Indonesia telah memiliki pengalaman sejak tahun 2011. Saat itu Indonesia juga menjadi tuan rumah Asean Para Games 2011 yang juga dilaksanakan di Kota Solo.

"Kita tahu kita menjadi tuan rumah karena Vietnam yang seharusnya menjadi tuan rumah tetapi tidak sanggup. Jadi, dalam waktu yang singkat kita ditunjuk dan itu tidak ada masalah, karena kita sudah pernah menjadi tuan rumah yang sama pada tahun 2011," ujar Menpora Amali.

Amali mengatakan sukses penyelenggaraan ini dapat diraih jika para peserta merasakan aman dan nyaman selama berada di kota penyelenggaraan.

"Harus kita buat bahwa seluruh peserta yang datang, yang ikut dalam acara ini merasa nyaman, enak dan aman.”

“Saya sudah melihat simulasi sejak mereka datang sampai tiba di bandara, pengurusan administrasi, ke hotel, ke venue semua sudah disimulasikan dan dilapangan dipimpin oleh Walikota Surakarta Mas Gibran Rakabuming Raka,” ucapnya.

Jadi, lanjut dia, secara keseluruhan mudah-mudahan target sukses penyelenggaraan ini bisa diraih.

Kontingen Indonesia akan mengikuti semua cabang olahraga yang dipertandingkan yakni 14 cabor. Atlet tanah air dinilai telah sangat siap menampilkan kemampuan terbaiknya demi nama bangsa.

"Kemarin saya sudah kukuhkan karena kita ikut di 14 cabor, kesiapan atlet kita sudah siap. Sebenarnya mereka ini juga kita siapkan sejak 2019 yang awalnya ASG ini akan dilaksanakan di Filipina kemudian batal. Kemudian untuk Asian Para Games di Tiongkok yang ditunda hingga tahun 2023," tuturnya.

Baca Juga: Ditemani Atlet, Sandiaga Uno dan Gibran Arak Api Obor ASEAN Para Games Menuju Balai Kota Solo!

Sukses administrasi tak kalah pentingnya, Menpora Amali mengingatkan usai gelaran ini Menpora Amali tak ingin ada masalah yang muncul terlebih masalah hukum, untuk itu ia mengingatkan agar seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

"Karena ini menggunakan uang negara (APBN) dari DIPA Kemenpora, itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan good government dan bisa dipertanggung jawabkan semua prosesnya. Kita tidak ingin setelah acara ini ada masalah yang muncul yang berakibat pada hukum," tegas menteri kelahiran Gorontalo ini.