Tito Karnavian Ultimatum Kepala Daerah agar Cairkan Anggaran Pilkada Serentak dan Jangan Dipotong

JAKARTA, KOMPASTV - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepada 270 kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Anggaran tersebut sebelumnya sudah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Tito meminta pencairan dilakukan sesegera mungkin agar pihak penyelenggara pilkada dapat melaksanakan tahapan lanjutan pada 15 Juni 2020.

Baca Juga: Minta Tambahan Anggaran untuk Pilkada Serentak, Ini Alasan KPU

"Kita harapkan agar sebelum tanggal 15, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan," kata Tito melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (9/6).

Tito menuturkan, realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

Sejauh ini, kata Tito, sudah ada 42 persen provinsi yang telah merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak.

Baca Juga: Tito Karnavian Larang Ojol Angkut Penumpang Saat New Normal, Driver akan Unjuk Rasa ke Istana Negara

Dengan demikian, masih ada 57 persen yang belum menganggarkannya. Sementara di tingkat kabupaten atau kota sebanyak 41,68% yang sudah merealisasikan anggaran tersebut.’

"Kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah, realisasi anggarannya kita lihat dari provinsi ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen,” kataTito. 

Tito lebih lanjut memeriksa ruang fiskal yang cukup dari daerah untuk melaksanakan pilkada.

Baca Juga: Pilkada Serentak Digelar 9 Desember, KPU Usulkan Tambahan Anggaran

Termasuk soal penambahan anggaran, mengingat pilkada diselenggarakan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan, dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya," ujar Tito.

Sementara itu 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit supaya meminta bantuan dari APBD.

Daerah yang belum memberikan laporan pun perlu dipertimbangkan untuk mendapat bantuan.

Baca Juga: Soal Pelaksanaan Pilkada 2020, KPU: Protokol Kesehatan harus Ketat!

Lebih lanjut, Tito meminta agar anggaran pelaksanaan pilkada serentak tak dipotong oleh pemda. Hal tersebut untuk memastikan pilkada serentak dapat berjalan optimal di tengah pandemi Covid-19.

"Kami sudah sampaikan surat kepada Menkeu (Menteri Keuangan) agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L," ujar TIto.

"Demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)."