Tito Karnavian Ultimatum Kepala Daerah agar Cairkan Anggaran Pilkada Serentak dan Jangan Dipotong

"Kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah, realisasi anggarannya kita lihat dari provinsi ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen,” kataTito. 

Tito lebih lanjut memeriksa ruang fiskal yang cukup dari daerah untuk melaksanakan pilkada.

Baca Juga: Pilkada Serentak Digelar 9 Desember, KPU Usulkan Tambahan Anggaran

Termasuk soal penambahan anggaran, mengingat pilkada diselenggarakan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan, dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya," ujar Tito.

Sementara itu 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit supaya meminta bantuan dari APBD.

Daerah yang belum memberikan laporan pun perlu dipertimbangkan untuk mendapat bantuan.

Baca Juga: Soal Pelaksanaan Pilkada 2020, KPU: Protokol Kesehatan harus Ketat!

Lebih lanjut, Tito meminta agar anggaran pelaksanaan pilkada serentak tak dipotong oleh pemda. Hal tersebut untuk memastikan pilkada serentak dapat berjalan optimal di tengah pandemi Covid-19.

"Kami sudah sampaikan surat kepada Menkeu (Menteri Keuangan) agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L," ujar TIto.

"Demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)."