Ternyata Ada Dilema Otonomi Daerah di Balik Keputusan Khofifah Tak Perpanjang PSBB Jatim

JAKARTA, KOMPASTV - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melanjutkan PSBB setelah tiga kali masa perpanjangan. 

Otonomi daerah jadi salah satu faktor Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tak memaksakan diri untuk memperpanjang PSBB se Jatim, meski dirinya tahu bahwa penyebaran Covid-19 di Surabaya, Gersik dan Sidoarjo masih tinggi.

Khofifah menjelaskan, dalam rapat evaluasi di hari terakhir pemberlakuan PSBB di Jatim, Minggu (7/6/2020), Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, telah memaparkan Surabaya, Gresik dan Sidoarjo belum siap masuk ke tahap masa transisi setelah PSBB, atau masuk ke tatanan new normal.

Baca Juga: [FULL] Keputusan Khofifah Akhiri PSBB Surabaya

Pemaparan Windhu, attack rate Covid-19 di Surabaya masih 94,1. Artinya, setiap 100 ribu penduduk ada 94,1 orang positif. Angka ini jauh lebih tinggi dari Jakarta tetap memperpanjang PSBB menuju masa transisi yakni 60. 

Sedangkan attack rate di Sidoarjo sekitar 31,7 dan Gresik angkanya relatif rendah yakni 15,8. 

Menurut Khofifah, kala itu Windhu yang mengomandani Tim Epidemologi Unair menjelaskan bahwa Surabaya, Gresik, Sidoarjo belum aman dan meminta untuk bersabar untuk masuk ke masa transisi.

Namun di sisi lain, ketiga daerah tersebut pernah berhasil menekan angka penyebaran Covid-19. Seperti di Surabaya angka resiko dan tingkat penularan sempat menyentuh 0,1, dan Gersik 0,3.

Baca Juga: Akhirnya!! Permintaan Risma Disetujui, Khofifah Tak Perpanjang PSBB Surabaya

Pengalaman ini jugalah yang mendorong, ketiga daerah tersebut optimis dapat melakukan penanganan Covid-19 tanpa perlu memperpanjang PSBB se Jatim.

Alhasil, rapat bersama antara Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Pemkab Gresik dan Pemkab Sidoarjo memutuskan PSBB.  Selanjutnya kewenangan dan tangung jawab dalam menanganai bencana ada di tiga daerah tersebut. 

Tiga daerah ini, sambung Khofifah, ingin melanjutkan dengan berbagai karifan lokal yang dimiliki, energi dan kekuatan yang dimiliki. 

Pemprov Jatim hanya bisa menghormati iktiar dan optimisme para kepala daerah tersebut.

Baca Juga: Minta Khofifah Hentikan PSBB Surabaya, Risma Sebut Ekonomi Warga Harus Bergerak

"Beberapa kali beliau (Windhu Purnomo) menyampaikan ini belum aman, tetapi semangat kepala daerah karena mungkin PSBB ini sudah tiga tahap maka mereka mencari opsi untuk menyiapkan format yang diharpkan bisa lebih efektif. Tentu kita menghormati iktiar dan optimisme mereka," ujar Khofifah saat telewicara di program Kompas Malam, Senin (8/6/2020).

Meski tiga daerah tersebut belum bisa masuk ke masa transisi, tidak membuat Pemprov Jatim tak sepenuhnya lepas tangan.

Tiga daerah tersebut dapat meminta bantuan ke Pemprov Jatim. Hal Ini sesuai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Selain itu akan ada pakta integritas untuk menekan penyebaran Covid-19 di Jatim yang akan ditandatangani oleh tiga kepala daerah tersebut.

Baca Juga: 62 Persen Kasus Corona Jawa Timur Disebut dari Surabaya dan Sidoarjo

Menurut Khofifah melalui pakta integritas ini, koordinasi serta sinergitas tetap bersambung dan monitoring di tiga daerah ini juga tetap berjalan.

"Tentu ada semangat yang luar bisa dari tiga kepala daerah ini dan kita ingin semuanya bisa bersinergi lebih maksimal lagi ke depan," ujar Khofifah.