JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pemerintah Indonesia tak memilih kebijakan mengunci wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona yang mengakibatkan penyakit Covid-19.
Menurut bekas Wali Kota Solo itu, tak ada negara satu pun yang berhasil menangani Covid-19 dengan cara menerapkan lockdown. Karena itu, pemerintah memilih cara Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Demikian hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat diwawancarai di program Mata Najwa yang tayang pada Rabu (22/4/2020) malam.
"Enggak ada menurut saya. Coba tunjukkan. Enggak ada. Karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ informasikan mengenai negara yang a,b,c melakukan apa. Hasilnya apa, kemudian di sana kasus positif berapa yang meninggal berapa," kata Jokowi menjawab pertanyaan sang pembawa acara, Najwa Shihab.
Baca Juga: Prabowo Puji Jokowi: Saya Bersaksi Presiden Berjuang demi Kepentingan Rakyat
Jokowi menambahkan, pemerintah tak bisa serta merta memberlakukan lockdown dalam menangani wabah Covid-19.
Setiap Negara, kata dia, memiliki konteks yang berbeda-beda dalam penerapan kebijakan.
Hal itu meliputi perbedaan kondisi geografis, tingkat kedisiplinan, kemampuan fiskal, dan lain sebagainya.
Jokowi mengatakan, pemerintah telah memutuskan memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) daripada lokdown sebab lebih sesuai dengan konteks Indonesia.
"Jadi, dalam memutuskan, setiap negara itu beda-beda. Karena karakternya beda, tingkat kesejahteraannya beda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda," ujar Jokowi.
"Enggak bisa kita disuruh meniru-niru negara lain. Sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti dalam menyelesaikan masalah Covid-19 ini.”
Baca Juga: Dampak Corona, Jokowi: Ini Bisa Menyebabkan Krisis Pangan Dunia!
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan, besaran anggaran yang dibutuhkan apabila menerapkan lockdown juga tak sedikit.
Jokowi menyebutkan, dalam menerapkan lockdown, semua aktivitas jadi benar-benar dihentikan.
Masyarakat diharuskan tetap berada di rumah dan berhenti bekerja di kantor. Kemudian seluruh transportasi umum seperti ojek, bus, pesawat, hingga kereta api harus berhenti.
"Kalau karantina wilayah itu sama dengan lockdown. Artinya masyarakat hanya di rumah. Bus, pesawat, kereta api, MRT, KRL, ojek, berhenti," ujarnya.
Untuk menerapkan lockdown atau karantina wilayah di DKI Jakarta saja misalnya, dibutuhkan anggaran yang sangat besar.
Jokowi menyebut, butuh anggaran sebesar Rp 550 miliar untuk menjamin kehidupan seluruh warga Jakarta. Jumlah tersebut merupakan kebutuhan anggaran untuk satu hari.
Baca Juga: Jokowi: Mudik dan Pulang Kampung Itu Berbeda!
Apabila karantina wilayah dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan dibutuhkan anggaran hingga tiga kali lipat dari biaya di Jakarta.
"Biaya untuk Jakarta 550 miliar sehari untuk menjamin kehidupan masyarakat. Kalau di Jabodetabek tiga kali lipat," ujar Jokowi.
Meski demikian, Jokowi menyangkal apabila tidak memberlakukan karantina wilayah karena persoalan anggaran. Jokowi mengaku selalu belajar dari negara lain dalam mengambil keputusan.
Hingga saat ini, tidak ada tindakan yang tepat untuk menangani virus corona atau Covid-19.
Karena semua itu bergantung pada kedisiplinan rakyat hingga masalah demografis wilayah.
"Bukan karena masalah budget, kita juga belajar dari negara lain. "Sampai saat ini tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah Covid-19," ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.