Dalam Menindak Penimbun Masker, Ombudsman Minta Polisi Tak Gunakan Pendekatan Pidana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepolisian diminta tidak menggunakan pendekatan pidana dalam menyikapi fenomena penimbunan masker yang terjadi belakangan ini.

Penimbunan masker itu menyusul karena berkembangnya penyebaran virus corona di luar maupun dalam negeri.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih.

Baca Juga: Pengamat: Kalau Bisa Masker Diberikan Gratis

Menurut Alamsyah, belum tentu fenomena tersebut merupakan perbuatan pidana. 

"Kemarin kami kasih peluit kecil ke teman-teman kepolisian, jangan lakukan pendekatan pidana. Karena belum tentu penimbunan ini pasal pidana, nanti repot," kata Alamsyah dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020). 

Alamsyah menyatakan bahwa kelangkaan masker yang terjadi belakangan ini belum tentu disebabkan karena adanya oknum yang menimbun.

Oleh karenanya, jika polisi menggunakan pasal pidana tetapi kemudian tidak terbukti di pengadilan, suasana justru semakin keruh. 

"Jangan nambah persoalan di tengah kasus ini," ujarnya. 

Alih-alih memberlakukan pasal pidana, lanjut Alamsyah, akan lebih efektif jika dilakukan pendekatan persuasif. 

Jika memang terbukti adanya penimbunan masker, maka pemerintah bisa memberlakukan sanksi administratif. 

"Menurut saya sebagai persuasi oke, kemudian biarkan Mendag (Menteri Perdagangan) yang menetapkan apabila memang ada sanksi administratif," katanya.

Sebelumnya diinformasikan, Indonesia untuk kali pertamanya mengumumkan adanya kasus positif Covid-19 pada Senin (2/3/2020). 

Saat itu, dua pasien dikonfirmasi positif terinfeksi. 

Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan dua pasien yang dinyatakan positif virus corona dan mengidap penyakit Covid-19. 

Dua pasien tersebut dinyatakan sebagai kasus 3 dan kasus 4. 

Jadi, total kasus Covid-19 di Indonesia adalah 4 kasus.

Baca Juga: Timbun Masker, Oknum PNS di RS Daya Ditangkap Polisi! 

Imbas kasus ini, kepanikan di tengah masyarakat dan memengaruhi harga produk kesehatan seperti masker.

Harganya naik dengan tak wajar danberkali-kali lipat dari harga normalnya, bahkan sampai terjadi kelangkaan masker.