Ketua KPK Tergabung dalam Struktur BPI Danantara, Jubir Sebut Tidak Akan Ada Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut tidak akan terjadi konflik kepentingan meskipun lembaganya tergabung dalam struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dalam susunan kepengurusan BPI Danantara, Ketua KPK Setyo Budiyanto turut tergabung dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.

“KPK memastikan bahwa independensi KPK dalam penegakan hukum akan tetap terjaga dengan baik,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis, Selasa (8/4/2025).

Dia menjelaskan, bila nantinya muncul persoalan hukum yang melibatkan BPI Danantara, KPK akan tetap bertindak profesional dan objektif.

“Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Anggota Komisi VI DPR RI soal Penunjukkan Thaksin Shinawatra di Danantara: Lihat Secara Utuh

Tessa juga menekankan lembaga antirasuah tetap berkomitmen mendukung upaya perbaikan dan pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPI Danantara secara profesional dan berbasis tata kelola yang baik.

Komitmen tersebut, lanjutnya, diwujudkan melalui kolaborasi dengan sejumlah institusi pengawasan lainnya, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Polri, dan Kejaksaan Agung.

Meski demikian, lanjut Tessa, KPK akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas keterlibatannya dalam struktur pengawasan untuk mendorong langkah-langkah perbaikan selanjutnya.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani telah mengumumkan susunan lengkap pengurus Danantara pada Senin, 24 Maret 2025.

Rosan menyatakan pemilihan nama-nama yang ada dalam daftar pengurus Danantara dilakukan bersama headhunter internasional.

Ia menegaskan, sosok-sosok yang dipilih bukan hanya mereka yang punya pengalaman di bidangnya, tapi juga berintegritas.

“Tidak hanya expert, tapi punya hati yang sama, yaitu pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Rosan dalam konferensi pers yang ditayangkan Breaking News Kompas TV, pada 24 Maret lalu.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi Dewan Pengarah Danantara.

Menurut Rosan, pengalaman keduanya memimpin Indonesia masing-masing selama 10 tahun, bisa memberikan banyak arahan untuk Danantara.

Baca Juga: Daftar Nama Susunan Pengurus Danantara: Ada SBY, Jokowi, Ray Dalio hingga Thaksin Shinawatra

Lalu di jajaran Dewan Penasihat, ada nama miliarder dunia Ray Dalio dan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra.

Rosan mengungkapkan Thaksin juga pernah menjabat sebagai penasihat PM Malaysia Anwar Ibrahim dan saat menjabat sebagai PM Thailand, Thaksin bisa mendongkrak PDB Negeri Gajah Putih.

Kemudian Ketua PPATK, KPK, BPK, BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung menjadi anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara.

Rosan menyebut keberadaan mereka akan membantu Danantara untuk tetap transparan dan akuntabel.