DTSEN Rampung, Indonesia Punya Basis Data Tunggal untuk Bansos dan Program Pemberdayaan Lainnya

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) akhirnya selesai diintegrasikan. 

Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. 

Rampungnya DTSEN ditandai dengan penyerahan laporan dari BPS, kemudian ditandatangani oleh Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional  (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. 

DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Baca Juga: Ciri-Ciri KTP Penerima Bansos BPNT Tahap 1 2025, Muncul Tanda Ini di cekbansos.kemensos.go.id

Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan, penyusunan DTSEN bermula dari amanat Presiden Prabowo kepadanya dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo agar mulai bekerja di Kemensos dengan data akurat.

Di Kemensos, DTSEN ini selanjutnya akan digunakan untuk data utama penyaluran bantuan sosial periode berikutnya.

Baca Juga: Mensos: Penyaluran Bansos hingga Maret 2025 Masih Gunakan DTKS, Selanjutnya DTSEN

"Perintah Presiden data tunggal dan memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, sekarang jadi data tunggal," kata Gus Ipul usai menerima DTSEN dari BPS di kantor Bappenas, Kamis (20/2/2025).

"Sungguh satu hal yang mungkin bisa dikatakan sebagai catatan sejarah," tambahnya. 

Ia menyebut, dalam Instruksi Presiden (Inpres), Kementerian Sosial (Kemensos) ditugaskan memutakhirkan data.

Pasalnya, data bersifat dinamis karena selalu ada warga yang meninggal dunia, lahir dan pindah.