Pimpinan DPR Sebut Masyarakat Adat Akan Dilibatkan dalam Kegiatan Pertambangan

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, dalam pembahasan revisi UU Minerba, DPR telah melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Kemudian juga adanya pergeseran pendapat baru tentang pelibatan masyarakat adat, begitu ya, dan bahkan ada pergeseran perguruan tinggi. Jadi tidak serta-merta dan tidak tergesa-gesa RUU ini dibentuk,” katanya.

Meski demikian, seiring dengan pembahasan revisi UU Minerba, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang.

Namun, Adies mengatakan universitas hanya penerima manfaat untuk menopang kegiatan- kegiatan dan perbaikan sarana prasarana, misalnya peningkatan laboratoriun, penelitian-penelitian dan lain lain.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, kampus tidak akan mendapatkan konsesi pengelolaan tambang. 

Namun, nantinya bisa bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk riset, pembangunan fasilitas hingga beasiswa.

Baca Juga: Bahlil soal UU Minerba: Supaya Orang Jakarta dan Daerah Maju Bersama-sama

Dia bilang, aspek keterlibatan perguruan tinggi di daerah pertambangan ini jadi salah satu poin penting dalam UU Minerba yang baru.

"Undang-undang ini memberikan amanah untuk ada ruang kepada BUMN, BUMD, atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mereka bisa memberikan perhatian kepada perguruan tinggi," ujar Bahlil di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Revisi UU Minerba resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Adies Kadir pada Selasa (18/2/2025) lalu.