Forum Pemred Kampanyekan Bahaya Misinformasi dan Disinformasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Misinformasi dan disinformasi telah menjadi ancaman serius di era digital, terutama dengan semakin derasnya arus informasi di media sosial dan platform daring.

Karena itu, bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Minggu (9/2/2025), Forum Pemred berinisiatif untuk mengampanyekan bahaya misinformasi dan disinformasi guna mengedukasi masyarakat serta mendorong konsumsi berita dari sumber yang kredibel dan tepercaya.

Perbedaan Misinformasi dan Disinformasi

Sebelum memahami bahaya yang ditimbulkan, penting untuk membedakan antara misinformasi dan disinformasi.

Baca Juga: Forum Pemred Apresiasi Pengesahan Perpres Publisher Rights: Kami akan Kawal

Forum Pemred mengatakan misinformasi adalah sebuah informasi yang salah atau tidak akurat, baik disebarkan secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Contohnya, hoaks seputar kesehatan yang menyebar luas di media sosial yang dapat membahayakan keselamatan publik.

Misinformasi bisa terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang topik tertentu, interpretasi yang salah, atau kesalahan dalam proses komunikasi.

Sementara disinformasi merupakan informasi yang salah atau menyesatkan yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu atau mengelabui orang, memanipulasi opini publik, atau merusak reputasi individu dan lembaga.

Disinformasi biasanya digunakan dalam strategi politik atau kampanye negatif.

Baik misinformasi maupun disinformasi dapat menimbulkan dampak besar, mulai dari kebingungan di masyarakat hingga kerugian ekonomi dan sosial.

"Penting untuk selalu memverifikasi sumber informasi dan bersikap kritis terhadap apa yang kita baca atau dengar, agar tidak terpengaruh oleh disinformasi," kata Forum Pemred dalam siaran persnya.

Contoh Misinformasi dan Disinformasi

Kasus misinformasi di Indonesia yang cukup mengagetkan terjadi belakangan ini yaitu saat Google Finance menampilkan nilai tukar dolar AS dengan rupiah yang tidak semestinya.

Pada 1 Februari 2025 lalu, Google Finance menampilkan 1 dolar AS berada di angka Rp8.170. Padahal, berdasarkan data dari xe.com dan Bloomberg kala itu, nilai tukar rupiah yang sebenarnya berada di kisaran Rp16.304 – Rp16.312 per dolar AS.

Baca Juga: Google Akui Kesalahan Data Kurs Rupiah Rp8.170 per 1 USD, Ini Penjelasannya

Google kemudian mengakui kesalahan tersebut dan beralasan ada data yang tidak akurat dari pihak ketiga.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, menilai kesalahan ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Pratama menekankan, kesalahan seperti ini tidak bisa dianggap remeh, terutama karena lambannya perbaikan yang dilakukan. 

Google sebagai penyedia informasi utama bagi banyak orang memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan data yang ditampilkan.

Pratama menilai dalam ekosistem digital global, Google seharusnya memiliki mekanisme yang lebih cepat dalam menangani kesalahan informasi finansial. 

Jika tidak, kepercayaan publik terhadap akurasi data di platform tersebut bisa menurun karena menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Ketergantungan publik terhadap Google sebagai sumber informasi membuat kesalahan dalam nilai tukar menjadi lebih dari sekadar kekeliruan biasa," lanjutnya.

"Banyak individu, pelaku bisnis, dan investor yang menggunakan Google sebagai patokan dalam membuat keputusan ekonomi. Jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini berpotensi menimbulkan dampak finansial yang merugikan, baik dalam skala kecil maupun besar."

"Misalnya, seorang pebisnis yang mengandalkan nilai tukar untuk menentukan harga jual produk ekspor bisa saja membuat keputusan yang salah karena mengacu pada angka yang tidak akurat. Begitu pula dengan wisatawan atau pekerja migran yang hendak menukar uang mereka," ujar Pratama.

Sementara dampak disinformasi bisa lebih buruk dan berpengaruh besar terhadap kredibilitas seseorang atau institusi. 

Beberapa contoh disinformasi termasuk propaganda politik, manipulasi pasar saham, hingga penyebaran isu SARA.

Cara Mencegah Penyebaran Misinformasi dan Disinformasi

Penting bagi individu dan lembaga untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, memilih sumber berita yang kredibel, dan meningkatkan literasi digital agar tidak mudah tertipu oleh misinformasi dan disinformasi.

Masyarakat bisa mencari informasi dari sumber resmi atau dari media yang sudah terdaftar di Dewan Pers untuk meminimalkan misinformasi dan disinformasi. 

Baca Juga: Pengamat: Kesalahan Kurs Rp8.170 per 1 USD di Google Bisa Picu Kegaduhan