Gaji ke-13 dan 14 ASN 2025: Pemerintah Pastikan Anggaran Tetap Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Terkait wacana penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi hal itu.

Ia juga menegaskan, anggaran untuk pembayaran tunjangan tersebut telah dipersiapkan. 

Meskipun tidak merinci besarannya, Sri Mulyani memastikan, proses pencairan gaji ke-13 dan 14 tetap berjalan sesuai rencana.

Saat ditemui di Jakarta pada Kamis (6/2/2025), Sri Mulyani meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut mengenai skema pembayaran tunjangan tersebut.

“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat menanggapi kabar mengenai kemungkinan penghapusan gaji ke-13 dan THR bagi ASN. 

Dalam konferensi pers di Jakarta, Airlangga menyebut, dirinya telah berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli terkait isu tersebut, meskipun tidak merinci skema atau regulasi yang tengah disiapkan.

Baca Juga: Pemahaman Gaji Ke-13 dan 14 ASN yang Bakal Dihapus pada Tahun Ini

"Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan," kata Airlangga.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kepastian gaji ke-13, Airlangga enggan berkomentar dan menyebut hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

"Ya itu tanyanya ke Menteri Keuangan, persiapan sudah ada ya," ujarnya.

Kabar mengenai kemungkinan dihapusnya gaji ke-13 dan 14 ASN tahun ini muncul di media sosial, menyusul kebijakan efisiensi anggaran dalam APBN 2025. 

Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengatur pemangkasan belanja negara.

Dalam kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta agar anggaran kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD) dikurangi sebesar Rp306,69 triliun. 

Rinciannya, anggaran K/L dipangkas sebesar Rp256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah dikurangi sebesar Rp50,59 triliun.

Namun, dalam suratnya, Sri Mulyani menegaskan, efisiensi anggaran ini tidak mencakup belanja pegawai dan bantuan sosial.

Sehingga pembayaran gaji ke-13 dan 14 bagi ASN tetap dalam perencanaan.

Di sisi lain, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga menegaskan, belum ada keputusan final mengenai penghapusan atau kelanjutan gaji ke-13 dan 14 ASN.

Hingga saat ini, pembahasan masih berlangsung di tingkat pemerintah.

Baca Juga: Angin Kencang, Harga Ikan Laut Melonjak