Eksponen Fusi PPP 1973 Ungkap Kekecewaan usai Kalah Pemilu, Sorot Pemimpin yang Gagal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menjelang muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang rencananya digelar April mendatang, sejumlah kader yang menamakan diri "Eksponen Fusi PPP 1973" menggelar konferensi pers dengan tema "Revitalisasi Politik Islam Indonesia" di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

Kader-kader PPP itu antara lain Husnan Bey Fananie (anggota DPR 2009-2014 serta Dubes RI untuk Republik Azerbaijan 2016-2020), Idy Muzayyad, dan Zarkasih Noer (mantan anggota DPR dan Menteri Koperasi).

Kekecewaan karena partai berlambang Ka'bah tersebut untuk pertama kalinya gagal masuk parlemen pada Pemilu 2024, sangat kentara.

"Ketua yang sekarang ini sudah gagal," kata Idy yang dipecat dari posisi Plt Ketua DPW Bali oleh Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Minggu.

"Ketua harus tahu diri. PPP harus bangkit," katanya. 

Baca Juga: PPP Berencana Percepat Pelaksanaan Muktamar X, Siapkan Diri Hadapi Pemilu 2029

Walaupun PPP sudah cenderung menurun sejak beberapa tahun silam, namun tidak sampai terpental dari parlemen. PPP pun masih bisa melaksanakan fungsi anggota dewan di bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi.

Hal itulah yang mendorong Idy memunculkan sejumlah nama yang dinilai berpotensi menjadi calon ketua umum, termasuk yang berasal dari luar PPP. Tujuannya, agar PPP bisa segera bangkit. 

Senada dengan Idy, Husnan menilai PPP telah kehilangan kepemimpinan. Menurut dia, PPP sudah melenceng dari semangat awalnya yaitu membela umat, bukan malah bekerja sama dengan kekuasaan.

"Problem PPP, kepemimpinan yang tidak paham apa yang dibutuhkan umat. Umat bukan hanya diambil suaranya," kata Husnan saat berbincang dengan Kompas.tv, Minggu.

Karena itulah, "Eksponen Fusi PPP 1973" pun menyodorkan sejumlah nama untuk diperhitungkan sebagai calon ketua umum PPP di muktamar mendatang.

Nama-nama itu antara lain Husnan, Arsul Sani (Hakim Mahkamah Konstitusi), Achmad Farial (Anggota DPR 1999-2019 dari Sarikat Islam), dan Anwar Sanusi (Persatuan Tarbiyah Indonesia/Perti yang juga anggota DPR RI dan KPKPN RI 1997-2014).

Sementara dari eksternal PPP alias nonkader, ada nama Din Syamsuddin (Ketum PP Muhammadiyah 2005-2015 dan Ketua MUI 2014- 2015), Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU), Dr Hamdan Zoelva (kader PBB, dan mantan Ketua MK 2013–2015).

Lalu Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman (Kepala Staf Angkatan Darat ke-33), Sandiaga Salahudin Uno (mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Ahmad Yani (Ketum Partai Masyumi) dan Ridho Rahmadi (Ketum Partai Ummat).

Menurut Husnan, semua nama tersebut secara umum bersedia dan sudah dihubungi. Dia mengatakan tak menutup kemungkinan ada nama-nama baru.

"Bisa juga kita ajak Anies Baswedan, daripada bikin partai baru. Lebih baik yang sudah ada," katanya.

Baca Juga: PPP Gelar Mukernas 13-15 Desember 2024, Ini yang akan Dibahas

 

Pada Desember lalu, Mardiono memperkirakan muktamar PPP akan diselenggarakan pada April mendatang di Bali. Namun tanggal pasti belum ditentukan.

“Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah lebaran itu awal ya, awal April ya. Mungkin bisa di akhir April maupun awal Mei. Nanti tergantung kan Muktamar itu banyak yang kita butuhkan,” kata Mardiono usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2024.

Husnan yakin pada 2029, PPP akan kembali dipercaya umat hingga bisa melenggang ke parlemen. Apalagi, masih ada sekitar 1000 anggota DPRD di sejumlah daerah. PPP juga punya kader di posisi kepala daerah dari bupati hingga wakil gubernur. 

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut kegagalan PPP lolos ke parlemen adalah buntut dari kegagalan memetakan pemilih yang 60 persen adalah pemilih muda.