Dear Hakim Indonesia, Prabowo Kirim Pesan Soal Korupsi Ratusan Triliun: Vonis Jangan Terlalu Ringan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI Prabowo Subianto menyindir kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah, tetapi divonis ringan oleh pengadilan. 

Hal ini disinggung Prabowo saat menyampaikan arahan dalam acara Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029 di kantor Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Jakarta, Senin (30/12/2024). 

"Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar (hukum), jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan," ucap Presiden Prabowo. Dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV.

Baca Juga: Presiden Prabowo Singgung Hakim Vonis Ringan Koruptor: Vonisnya Ya 50 Tahun Begitu

Presiden Prabowo mengatakan, vonis ringan yang diberikan kepada pelaku korupsi dapat membuat publik mengira presiden tak mengerti hukum.

"Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum," celetuk mantan menteri pertahanan itu. 

Presiden Prabowo juga menyindir perihal kemungkinan pemberian sel tahanan yang nyaman bagi pelaku korupsi. 

"Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, ngerampok ratusan triliun, vonisnya sekian tahun, nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV," ujar dia. 

Baca Juga: Tuai Kontroversi, Presiden Prabowo Klarifikasi Soal Maafkan Koruptor

Presiden Prabowo pun sempat menyentil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Jaksa Agung agar mengajukan banding, bahkan menjatuhkan vonis 50 tahun penjara. 

"Vonisnya ya, 50 tahun begitu kira-kira," kata Presiden Prabowo. 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyinggung perihal ekonomi Indonesia. 

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menganut ekonomi Pancasila, di mana perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan. 

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang, wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila," katanya. 

Baca Juga: Politisi PKS Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Pimpinan Parpol di Kertanegara Jakarta

Presiden Prabowo menjelaskan, dalam ekonomi Pancasila, pemerintah bukan hanya sebagai wasit saja, tetapi bertanggung jawab sebagai pengayom rakyat serta pengelola ekonomi yang turut menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. 

"Bahwa ekonomi Pancasila itu penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan," jelasnya. 

Presiden Prabowo menambahkan pentingnya perencanaan, "Kita masih teguh, masih berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan".

Prabowo menjelaskan, rencana yang terbaik belum tentu mencapai sasaran 100%, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan bahwa tanpa perencanaan, sebuah negara/organisasi/lembaga tidak tahu arah yang harus dilakukan.