BPJS Tenaga Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja RT/RW yang Telah Lama Dinanti

Ruspadi yang merupakan mantan pekerja di wahana olahraga ini, menyadari, menjadi Ketua RT adalah pilihan warga dan panggilan jiwa. Banyak orang yang enggan untuk menjadi ketua RT karena merepotkan, sibuk, dan enggan berkaitan dengan masyarakat.

Namun, setelah program BPJS ketenagakerjaan ini tersampaikan, Ruspadi meyakini, akan banyak warga yang ingin menjadi pengurus RT karena memiliki proteksi dari BPJS Tenaga Kerja. Mereka juga tentunya akan meningkat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Proteksi BPJS Ketenagakerjaan Kewajiban Pemda kepada RT/RW

Sekda Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan program BPJS Tenaga Kerja untuk kepengurusan RT/ RW adalah bentuk kerjasama Pemda Kota Cirebon dengan BPJS ketenagakerjaan yang dibangun sejak tahun 2022. Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menganggarkan di tahun 2022, lalu diimplementasikan mulai awal tahun 2023 untuk seluruh RT/RW tanpa terkecuali menggunakan dana APBD.

Iing menjelaskan, Pemkot Cirebon memiliki sebanyak 1.383 RT dan 249 RW yang tersebar di lima kecamatan. Tiap RT dan RW memiliki kepengurusan tiga orang, yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sehingga total kepengurusan RT berjumlah 4.149 orang dan kepengurusan RW ada 747 orang, atau total 4.896 personel.

"Jumlah total kepengurusan RT/RW sebanyak 4.896 personel. Tiap satu orang pengurus kami bayarkan premi Rp12.447. Sehingga dalam sebulan kami mengeluarkan biaya senilai Rp60.940.512, atau setara Rp731.286.144 pertahun," kata Iing saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/11) siang.

Iing menjelaskan program ini untuk mengapresiasi kinerja para pengurus RT/RW yang berada di garda terdepan melayani masyarakat. Keberadaan kepengurusan RT/RW sangat penting untuk melaksanakan program pemerintah pusat hingga daerah.

Jaminan keselamatan kerja dan kematian ini juga bagian dari ikhtiar Pemerintah Kota Cirebon untuk memproteksi para kepengurusan RT/RW.

"Kepengurusan RT/RW adalah ujung tombak pemerintahan, keberadaan mereka sangat membantu percepatan program pemerintah dan responsif menerima kebutuhan warga. Ini komitmen Pemda untuk memberikan feedback atas upaya kerja para RT/RW," ungkap Iing.

Baca Juga: Peringati HUT ke-47, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Tulis Jurnalistik, Total Hadiah Rp90 Juta

Terpisah Muhammad Taufiq, Account Representatif Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, menyampaikan, sepanjang tahun 2023-2024, BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon telah menunaikan senilai Rp2.352.000.000 untuk 56 kepengurusan RT/RW yang meninggal dunia. Tiap ahli waris mendapatkan santunan Rp42.000.000.

Kepengurusan RT/RW, kata Taufiq, memiliki peranan sangat penting bagi masyarakat. Di lihat dari jam kerjanya, RT/RW tidak menentu, sehingga rentan terhadap kejadian yang tidak diinginkan. 

"Rentan terjadi resiko kerja saat RT/RW ke rumah warga, beraktivitas dengan warga, membantu penanganan banjir atau lainnya. Mereka harus siaga yang sewaktu waktu dihubungi oleh pemdes atau pemerintah daerah. Beban tugas yang besar ini mewajibkan mereka mendapatkan perlindungan jaminan keselamatan kerja dan kematian," kata Taufiq saat ditemui di kantornya, Selasa (12/11) petang.

Taufiq mengapresiasi Pemkot Cirebon yang telah mendaftarkan seluruh kepengurusan RT/ RW-nya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dia berharap kepesertaan yang penuh ini juga diikuti oleh Kota-Kabupaten lainnya. 

Dia menilai, tingkat partisipasi proteksi yang menyeluruh ini bergantung pada kepedulian pemerintah daerah masing-masing. Mereka juga memiliki sumber pendanaan yang berbeda-beda, yakni ada yang dari APBD, dana retribusi, dan lainnya.

"Kami berharap kerjasama yang telah dilakukan Pemda Kota Cirebon, dengan mendaftarkan seluruh kepengurusan RT/RW sebagai BPJS ketenagakerjaan, juga dilakukan pemerintah lainya," harap Taufiq.

(Muhamad Syahri Romdhon/Kompas.TV Cirebon)