Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah, Nurdin Halid: Bukan Bagi-bagi Kursi

JAKARTA, KOMPAS - Nurdin Halid, politisi senior Partai Golkar, mengatakan bahwa jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertambah untuk fokus mengatasi masalah bangsa dan bukan untuk bagi-bagi kursi.

Dalam program Kompas Petang, Kompas TV Kamis (26/9/2024), Nurdin menyebut jumlah kementerian yang semakin banyak untuk kebutuhan bangsa hari ini dan masa depan.

"Jadi kalau kita melihat tantangan bangsa hari ini, baik dari dalam atau luar, maka bila ada ide dari presiden terpilih untuk menambah jumlah kabinet kemudian memecah beberapa kementerian, itu adalah sebuah gagasan yang sangat antisipatif terhadap kebutuhan bangsa hari ini dan masa depan," ujarnya.

"Itu berarti Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sudah sangat paham anatomi Indonesia. Oleh karena itu, maka pemecahan kementerian itu tidak lain adalah untuk fokus. Ketika beberapa kementerian tergabung, itu tidak akan fokus," tuturnya.

Nurdin pun membantah bahwa jumlah kementerian yang bertambah adalah sarana untuk bagi-bagi kursi mengingat pemerintahan Prabowo mendatang didukung koalisi yang besar.

"Bukan sama sekali untuk bagi-bagi kursi. Sekalipun ini koalisi besar, tapi kalau bagi-bagi kursi tidak harus jadi menteri. Banyak jabatan-jabatan yang bisa dibagi," ucapnya.

"Tapi bukan itu kepentingannya. Ini untuk kepentingan bangsa hari ini dan masa depan dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Dan Pak Prabowo ingin betul-betul fokus menjalankan janji-janji kampanyenya dan visi-misinya," tegas Nurdin.

Namun, pengamat politik Agung Prakoso dari Direktur Eksekutif Trias Politika, menyoroti adanya dinamika internal dalam koalisi besar yang dimiliki Prabowo. 

Ia menilai, penambahan kementerian ini lebih mencerminkan dimensi politik ketimbang teknokratik.

"Susah dipungkiri, koalisi besar yang dimiliki Prabowo otomatis membuat dimensi politiknya lebih kuat dibanding dimensi teknokratik dan publik," jelas Agung.

Baca Juga: Soal Rencana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, DPR Kaji Penambahan Komisi Sesuai Kementerian

Agung menambahkan bahwa fokus utama bukanlah jumlah kementerian, tetapi siapa yang akan menempati posisi-posisi tersebut. Menurutnya, nama-nama yang diusulkan akan menentukan arah kabinet, apakah lebih condong ke politik, teknokrasi, atau kepentingan publik.

"Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ada penambahan kementerian yang berseliweran di media ada yang 40, 44 bahkan kalau saya hitung sama badan-badannya ada 46 atau 47. Jadi itu menarik ya," lanjutnya.

"Tapi yang jelas kalau saya fokusnya bukan jumlahnya tapi siapa nama-nama yang menempati posisi itu karena menentukan dimensi mana yang paling kuat, dimensi teknokratisnya, dimensi politiknya, atau dimensi publiknya," ujar Agung.

Sebelumnya beredar kabar susunan kabinet pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diisukan akan mengalami penambahan jumlah kementerian. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya," ungkap Zulkifli Hasan dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, Gerindra sebagai partai utama pengusung Prabowo belum memberikan banyak keterangan terkait jumlah kementerian. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, hanya menyebutkan bahwa Prabowo berencana membentuk sebuah zaken kabinet, yakni kabinet yang diisi oleh orang-orang ahli di bidangnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik," kata Muzani pada Senin (9/9/2024).

Baca Juga: Reaksi Jokowi Soal Wacana 44 Kementerian di Kabinet Prabowo