Sebut Seleksi Capim KPK Terancam Ditunggangi, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Pasang Garuda Biru

“Tetapi selanjutnya, pansel seharusnya transparan dalam berbagai hal, dalam segi keterbukaan timeline, dan alasan mengapa meloloskan kandidat dengan rekam jejak bermasalah,” imbuhnya.

Ia juga meminta agar pansel jangan menjadi komprador para penguasa dan koruptor.

“Kedua puluh nama kandidat Capim-Dewas yang diloloskan harus diperiksa LHKPN karena banyak dari pada kandidat yang kenaikan harta kekayaannya tidak wajar,” katanya.

Sementara Danang Widoyoko selaku Sekretaris Jenderal TI Indonesia menilai, proses seleksi pimpinan dan dewan pengawas itu hanya bentuk kompromi politik, bukan profesionalitas.

“Jangan sampai pansel membuat KPK bunuh diri berkali-kali dan justru menghadirkan ‘boneka baru’ untuk jadi alat politik rezim ke depan,” harapnya.

Senada, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengaku dirinya merasa KPK sudah masuk list coret sebagai lembaga yang tidak bisa diharapkan lagi.

Baca Juga: Tidak Lolos Seleksi Capim KPK, Ini Respons Nurul Ghufron

“Karena seluruh rancang bangun pembentukan KPK dirusak oleh Presiden Joko Widodo, tidak hanya dengan UU yang bermasalah tapi juga menempatkan orang-orang yang bermasalah,” jelasnya.

Proses seleksi ini, menurut dia, tidak akan pernah dianggap layak.

Sedangkan Wanda Hamidah, aktivis antikorupsi, menyebut semua pihak patah hati karena KPK berusaha dimusnahkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Presiden terpilih, Prabowo Subianto harus tegas mengembalikan KPK ke jalan yang benar, untuk menunjukan bahwa kepemimpinannya bukan hanya perpanjangan tangan Jokowi,” ujarnya.

“Dan jangan sampai kita dejavu pada pemilihan Capim-Dewas KPK periode lalu yang menghasilkan pemimpin terpilih yang memiliki track record yang buruk,” ucapnya.