Riset Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024: Bawaslu Temukan 12 Isu, Termasuk Netralitas

JAKARTA, KOMPAS.TV – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan riset pemetaan kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, berdasarkan riset itu pihaknya mengidentifikasi 12 isu yang akan menjadi perhatian penyelenggara.

Pertama, kata dia, tentang netralitas penyelenggaraan pilkada dan aparat negara. Menurutnya, potensi kerawanan ini mesti diantisipasi sejak awal.

Kedua adalah isu praktik politik uang, yang menurut Lolly semakin berkembang dan sulit diawasi.

"Seperti penggunaan uang digital, kartu (uang) elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari. Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak," kata dia dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024), dikutip Kompas.com.

Baca Juga: KPU Ingatkan Kepala Daerah yang Ikut Pilgub Sumut Wajib Cuti Saat Masa Kampanye

Ketiga, polarisasi masyarakat dan dukungan publik yang dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas dan kondusivitas pilkada selama tahapan berlangsung.

"Politisasi SARA, penggunaan hoaks, fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon," tambahnya.

Keempat, intensifnya penggunaan media sosial untuk kontestasi, yang membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi.

Kelima, keserentakan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 yang disebutnya membawa dampak terhadap Pilkada Serentak 2024.

"Salah satunya proses pencalonan pilkada menjadi kurang partisipatif. Peristiwa mutakhir terkait syarat pencalonan berkontribusi pada kerawanan pada proses pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota," bebernya.

Keenam, isu keamanan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan berupa verbal hingga fisik berpotensi terjadi.