Moeldoko Sebut Keingintahuan Masyarakat terhadap Tapera Tinggi, Banyak Dicari di Google

Dalam kecempatan itu Moeldoko juga menyinggung tentang kasus PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri),

Moeldoko tidak ingin pegelolaan Tapera berakhir seperti kasus PT Asabri.

“Ini saya ingin sampaikan pada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu saya jadi Panglima TNI, saya menyentuh saja nggak bisa, menempatkan orang saja nggak bisa,” kata dia.

Ia menyebut dirinya selaku Panglima TNI saat itu tidak bisa mengetahui pengelolaan dana milik prajurit,

“Bayangkan, Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri, akhirnya kejadian seperti kemarin, kita nggak ngerti,” tambahnya.

Baca Juga: Apindo dan Serikat Buruh Angkat Bicara Terkait Polemik Kebijakan Iuran Tapera

Ia kemudian menuturkan bahwa pengelolaan Tapera akan dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel. Sebab, dalam pengawasannya Tapera akan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawas internal.

Menurutnya pengelolaan Tapera akan diawasi oleh Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan. Kita hadirkan dari OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan.”

“Pengawasan salah satunya mealui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan profesional,” bebernya.