Kompas TV nasional peristiwa

Bus yang Kecelakaan di Subang Ternyata Tak Punya Izin Angkutan, Kemenhub: PO Bus Bisa Dipidana

Kompas.tv - 13 Mei 2024, 11:12 WIB
bus-yang-kecelakaan-di-subang-ternyata-tak-punya-izin-angkutan-kemenhub-po-bus-bisa-dipidana
Petugas mengamati tuas persneling bus yang rusak karena kecelakaan di Terminal Subang, Jawa Barat, Minggu (12/5/2024). Kecelakaan yang terjadi sehari sebelumnya ini membawa rombongan SMK Lingga Kencana, Depok, dan menewaskan 11 orang. (Sumber: KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Gading Persada

“Untuk PO bus yang tak berizin tetapi mengoperasikan kendaraannya akan dikenakan pidana. Kami menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti proses hukumnya,” ucap Hendro.

Hendro menuturkan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 menyebutkan setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan terdapat orang meninggal dunia dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 12 juta rupiah.

Sejumlah sisa interior bus yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu (12/5/2024), dikumpulkan di sekitar lokasi kejadian. Bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana, Depok, ini terlibat kecelakaan sehari sebelumnya dan menewaskan 11 orang. (Sumber: KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA)

Selain itu, Hendro menekankan pentingnya penggunaan sabuk keselamatan pada angkutan umum. Berdasarkan Permenhub Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor, Pasal 2 ayat (1) bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.

"Persyaratan teknis tersebut terdiri atas perlengkapan keselamatan yang salah satunya adalah sabuk keselamatan,” ucap Hendro.

Baca Juga: Polisi Ungkap Perkembangan Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Pelajar, Sopir Akan Jadi Tersangka?

“Setiap bus wajib menyediakan tempat duduknya dengan sabuk keselamatan dan wajib digunakan oleh pengemudi maupun penumpang.”

Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis saat dilakukan uji oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB), maka kendaraan dinyatakan tidak lulus uji berkala dan harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Setelah itu, baru dapat dilakukan pengujian ulang sesuai dengan ketentuan.

Ditjen Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi akan melakukan monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang ada di seluruh Indonesia.

"Yang tidak kalah penting adalah perlunya keterlibatan peran serta masyarakat terutama pengguna jasa dalam pengecekan kelaikan jalan armada bus melalui aplikasi Mitra Darat. Saat ini aplikasi bisa dengan mudah diunduh pada smartphone dan pengecekannya pun cukup mudah hanya dengan memasukkan nomor polisi kendaraan," ujar Hendro.

Ia pun berharap ke depan masyarakat pengguna jasa bus dapat lebih selektif dalam memilih kendaraan yang akan digunakan.

“Jangan tergiur dengan harga yang murah. Harus dapat dipastikan mengenai surat izin operasional kendaraan, status uji KIR kendaraan, kondisi pengemudi, serta penyediaan tempat istirahat yang layak bagi para pengemudi,” ujarnya.

Baca Juga: Kesaksian Sopir Bus soal Detik-Detik Kecelakaan di Subang: Banting Setir untuk Hindari Banyak Korban

Hendro juga menyampaikan turut prihatin dan berduka cita atas kecelakaan Bus Trans Putera Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Ia sangat prihatin atas insiden tersebut, padahal sebelumnya pemeriksaan kelaikan operasi pada bus telah dilakukan pada saat angkutan mudik Lebaran 2024.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah kecelakaan yang menimpa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang yang diduga akibat rem blong pada bus,” tutur Hendro.


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x