Kuasa Hukum AMIN Singgung Sanksi Teguran untuk Zulkifli Hasan yang Langgar Administrasi Pemilu

“Kalau pelanggaran di sektor itu, sanksinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, teguran dan lain-lain.”

“Ada pun kebermanfaatannya saya kira itu tergantung pada siapa yang diberi sanksi itu,” tambah Ridwan.

Teguran untuk Zulhas

Dilansir laman Bawaslu, pada 29 Februari 2024, Bawaslu menyatakan Zulhas terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Hal itu dibacakan ketua majelis sidang dalam sidang putusan nomor laporan 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024 oleh pelapor Mirza Zulkarnaen.

"Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran adminsitratif pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Puadi saat membacakan putusan di Ruang Sidang Bawaslu, Kamis, 29 Februari 2024.

Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulkifli.

"Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari."

Dilansir Kompas.com, dalam pertimbangan putusan Bawaslu, Zulhas disebut telah melakukan kampanye pemilu 3 kali pada hari kerja dalam sepekan pada masa kampanye.

Pertama, pada 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kedua, pada 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketiga, pada 26 Januari 2024 di Lapangan Bola Kedung Jaya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Zulhas juga dianggap menyalahgunakan izin cuti yang diberikan lewat surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno per 10 Januari 2024.

Surat itu pada intinya merupakan persetujuan izin cuti yang diajukan Zulhas selama 13 hari kerja pada 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 Januari 2024 dan tanggal 5, 6, 7 Februari 2024.