Pengamat Sebut Jokowi Masih Kader PDIP: Akan Ada Anggapan Tidak Lumrah jika Bergabung ke Golkar

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehingga akan terasa tidak lumrah jika di akhir jabatannya justru bergabung ke Partai Golkar.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024).

“Yang ingin saya katakan adalah apa pun judulnya, per hari ini Jokowi masih kader PDIP. Jadi wali kota, jadi gubernur, kemudian jadi presiden dua periode, wajah Pak Jokowi itu adalah wajah PDIP,” jelasnya.

Jika pada masa akhir kepemimpinannya dan tidak lagi menjadi presiden, Jokowi kemudian bergabung ke Golkar, maka akan ada anggapan bahwa itu sesuatu yang tidak lumrah.

“Kalau di end of the day-nya atau di masa akhir pengurusan Pak Jokowi atau ketika Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya tak lagi jadi presiden kemudian ke Golkar, orang tentu menganggap ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita.”

Baca Juga: Anggota Dewan Pakar Partai Sebut Sejatinya Jokowi Kader Golkar

“Seakan-akan memang ada sesuatu yang serba mudah yang dialami oleh Pak Jokowi, tak lagi di PDIP kemudian ada tempat berlindung namanya beringin,” ujarnya.

Awalnya, dalam dialog tersebut, Adi menjawab pertanyaan apakah ia melihat bahwa Golkar seperti membeli karpet merah kepada Jokowi untuk bisa menjadi ketua umum.

“Kalau saya  membaca statement-nya Abu Rizal Bakrie (Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar) dan Bang Ridwan Hisjam (anggota Dewan Pakar Partai Golkar) ini sebenarnya bahwa ada peluang dari pihak outsider kalau yang dipersoalkan adalah terkait dengan hal ihwal administratif seperti AD/ART dan kepengurusan,” bebernya.

“Karena keputusan puncak terkait apakah seseorang bisa maju atau tidak di Golkar sebagai ketua umum itu kan kuncinya ada di AD/ART yang saya kira memang keputusan tertingginya ada di munas.”

Menurut Adi, hal itu merupakan kabar baik karena itu berarti siapa pun sosok di luar Golkar berpeluang menjadi ketua umum jika AD/ART diubah dan disetujui oleh pengurus daerah.

“Ini yang menurut saya kan kabar baiknya, artinya, jadi siapa pun sebenarnya di luar Golkar itu sangat mungkin untuk menjadi ketua umum. Tapi kan footnote (catatan kaki)-nya agak tebal menurut saya, harus mengubah AD/ART yangdisetujui oleh seluruh daerah.”

Per hari ini, lanjut Adi tak ada satu pun pengurus di daerah, terutama DPD tingkat I yang memberikan pernyataan secara terbuka mendukung Jokowi atau mengusulkan perubahan AD/ART untuk mengakomodasi isu-isu yang berkembang, terutama tentang Jokwi yang dikait-kaitkan dengan Ketua Umum Golkar.

“Kedua, yang ingin saya katakan adalah ini akan menjadi satu preseden yang menurut saya pertama dalam sejarah, terutama di Golkar, ya,” kata dia.

Baca Juga: KPU Yakin Rekapitulasi Suara Selesai Lebih Cepat, Prabowo Unggul 30 Provinsi dan Anies 2 Provinsi

“Sekali pun disebut tadi bahwa Pak JK, Pak Ical bukan Golkar seperti yang dibayangkan orang, awalnya juga adalah misalnya hanya sebatas kader biasa, pengurus biasa, atau terafiliasi dengan Golkar tapi bisa menjadi ketua umum.”

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan Jokowi merupakan kader Golkar.

“Nah, Pak Jokowi ini adalah kader Golkar. Saya sudah menyampaikan, sejatinya Pak Jokowi kader Golkar,” tuturnya.

“Memang tidak pernah duduk di kepengurusan, tapi dia melaksanakan yang namanya Karya Siaga Gatra Praja, jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan,” tegasnya.

Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Jokowi pernah menjadi pengurus asosiasi mebel Indonesia pada tahun 2002, yang artinya merupakan kader Golkar. Pada saat itu, lanjut Ridwan, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar.

“Pak Jokowi ini pengurus asosiasi mebel Indonesia di tahun 2002, mulai 1997, zaman Orde Baru.”

Dalam dialog tersebut, Ridwan juga menjawab pertanyaan host tentang pernyataan Abu Rizal Bakrie, mantan Ketua Umum Golkar, yang menyebut AD/ART bisa  diubah jika pengurus di daerah setuju.

“Jadi begini ya, Golkar itu partai terbuka, jadi semua bisa, tidak ada masalah. Saya sudah pernah bersdiskusi juga dengan Mas Adi.”

“Yang namanya Pak JK itu juga bukan lima tahun jadi pengurus DPP Partai Golkar. Pak Abu Rizal Bakrie pun juga bukan pengurus DPP Partai Golkar selama lima tahun,” tambahnya.