Pengamat Sebut Jokowi Masih Kader PDIP: Akan Ada Anggapan Tidak Lumrah jika Bergabung ke Golkar

Per hari ini, lanjut Adi tak ada satu pun pengurus di daerah, terutama DPD tingkat I yang memberikan pernyataan secara terbuka mendukung Jokowi atau mengusulkan perubahan AD/ART untuk mengakomodasi isu-isu yang berkembang, terutama tentang Jokwi yang dikait-kaitkan dengan Ketua Umum Golkar.

“Kedua, yang ingin saya katakan adalah ini akan menjadi satu preseden yang menurut saya pertama dalam sejarah, terutama di Golkar, ya,” kata dia.

Baca Juga: KPU Yakin Rekapitulasi Suara Selesai Lebih Cepat, Prabowo Unggul 30 Provinsi dan Anies 2 Provinsi

“Sekali pun disebut tadi bahwa Pak JK, Pak Ical bukan Golkar seperti yang dibayangkan orang, awalnya juga adalah misalnya hanya sebatas kader biasa, pengurus biasa, atau terafiliasi dengan Golkar tapi bisa menjadi ketua umum.”

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan Jokowi merupakan kader Golkar.

“Nah, Pak Jokowi ini adalah kader Golkar. Saya sudah menyampaikan, sejatinya Pak Jokowi kader Golkar,” tuturnya.

“Memang tidak pernah duduk di kepengurusan, tapi dia melaksanakan yang namanya Karya Siaga Gatra Praja, jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan,” tegasnya.

Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Jokowi pernah menjadi pengurus asosiasi mebel Indonesia pada tahun 2002, yang artinya merupakan kader Golkar. Pada saat itu, lanjut Ridwan, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar.

“Pak Jokowi ini pengurus asosiasi mebel Indonesia di tahun 2002, mulai 1997, zaman Orde Baru.”

Dalam dialog tersebut, Ridwan juga menjawab pertanyaan host tentang pernyataan Abu Rizal Bakrie, mantan Ketua Umum Golkar, yang menyebut AD/ART bisa  diubah jika pengurus di daerah setuju.

“Jadi begini ya, Golkar itu partai terbuka, jadi semua bisa, tidak ada masalah. Saya sudah pernah bersdiskusi juga dengan Mas Adi.”

“Yang namanya Pak JK itu juga bukan lima tahun jadi pengurus DPP Partai Golkar. Pak Abu Rizal Bakrie pun juga bukan pengurus DPP Partai Golkar selama lima tahun,” tambahnya.