Pengamat Sebut Jokowi Masih Kader PDIP: Akan Ada Anggapan Tidak Lumrah jika Bergabung ke Golkar

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehingga akan terasa tidak lumrah jika di akhir jabatannya justru bergabung ke Partai Golkar.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024).

“Yang ingin saya katakan adalah apa pun judulnya, per hari ini Jokowi masih kader PDIP. Jadi wali kota, jadi gubernur, kemudian jadi presiden dua periode, wajah Pak Jokowi itu adalah wajah PDIP,” jelasnya.

Jika pada masa akhir kepemimpinannya dan tidak lagi menjadi presiden, Jokowi kemudian bergabung ke Golkar, maka akan ada anggapan bahwa itu sesuatu yang tidak lumrah.

“Kalau di end of the day-nya atau di masa akhir pengurusan Pak Jokowi atau ketika Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya tak lagi jadi presiden kemudian ke Golkar, orang tentu menganggap ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita.”

Baca Juga: Anggota Dewan Pakar Partai Sebut Sejatinya Jokowi Kader Golkar

“Seakan-akan memang ada sesuatu yang serba mudah yang dialami oleh Pak Jokowi, tak lagi di PDIP kemudian ada tempat berlindung namanya beringin,” ujarnya.

Awalnya, dalam dialog tersebut, Adi menjawab pertanyaan apakah ia melihat bahwa Golkar seperti membeli karpet merah kepada Jokowi untuk bisa menjadi ketua umum.

“Kalau saya  membaca statement-nya Abu Rizal Bakrie (Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar) dan Bang Ridwan Hisjam (anggota Dewan Pakar Partai Golkar) ini sebenarnya bahwa ada peluang dari pihak outsider kalau yang dipersoalkan adalah terkait dengan hal ihwal administratif seperti AD/ART dan kepengurusan,” bebernya.

“Karena keputusan puncak terkait apakah seseorang bisa maju atau tidak di Golkar sebagai ketua umum itu kan kuncinya ada di AD/ART yang saya kira memang keputusan tertingginya ada di munas.”

Menurut Adi, hal itu merupakan kabar baik karena itu berarti siapa pun sosok di luar Golkar berpeluang menjadi ketua umum jika AD/ART diubah dan disetujui oleh pengurus daerah.

“Ini yang menurut saya kan kabar baiknya, artinya, jadi siapa pun sebenarnya di luar Golkar itu sangat mungkin untuk menjadi ketua umum. Tapi kan footnote (catatan kaki)-nya agak tebal menurut saya, harus mengubah AD/ART yangdisetujui oleh seluruh daerah.”