Alasan Kenapa Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden, Baleg: Enggak Ada Kaitannya dengan Gibran

Menurut Supratman polemik penunjukan itu datang karena semua pikiran dan fokus tertuju ke Pilpres dan Pileg 2024 hingga akhirnya dikaitkan dengan Gibran.

Supratman memastikan dalam pembahasan RUU DKJ, Baleg tetap mendengar kritikan dan masukan dari publik. 

"Seakan-akan ada pembagian yang sudah diatur dari awal, itu enggak ada yang seperti itu. Ini sebenarnya enggak ada kaitannya dengan Gibran," ujaranya. 

"Bahwa dengan sistem presidensial yang kita anut, mau tidak mau siapa yang menjadi ketua dan anggota dewan aglomerasi ditentukan oleh presiden lewat keputusan presiden dan perdebatan itu sudah selesai," kata Supratman.

Perlu Perhatian Khusus

Lebih lanjut Supratman menjelaskan sebelum ada aglomerasi, Jakarta dan sekitarnya diharapkan bisa menjadi sebuah kota megapolitan. 

Baca Juga: Respons Singkat Gibran soal Dewan Aglomerasi Jakarta Bakal Dipimpin Wapres

Namun kota megapolitan ini sulit diwujudkan karena bersinggungan dengan kewenangan-kewenangan yang melekat pada daerah di sekitar Jakarta. 

Untuk itu kawasan aglomerasi lebih cocok karena konsep yang diterapkan adalah satu kawasan yang saling terintegrasi, baik dalam ekologi, ekonomi dan transportasi. 

Selain itu sistem aglomerasi yang diterapkan juga tidak bersinggungan dengan kewenangan otonomi daerah di sekitar Jakarta. 

Agar tujuan ini bisa tercapai, sambung Supratman, perlu pemimpin yang mengerti betul tujuan dibentuknya Daerah Khusus Jakarta, setelah Jakarta tidak menjadi Ibu Kota Negara. 

"Semua itu memerlukan perhatian khusus, bagaimana nantinya menyatukan sistem transportasi, keteribatan setiap daerah dalam penanganan banjir. Karena itu siapapun yang ditunjuk presiden yang dianggap cakap melakukan tugas itu, itu jadi ranah presiden. Apakah nanti presiden mendelegasikan wakil presiden ya silahkan," ujar Supratman.