Partai Koalisi Perubahan Masih Tunggu Sikap PDI-P soal Pengajuan Hak Angket Kecurangan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar masih menunggu sikap resmi PDI Perjuangan terkait hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menjelaskan sejauh ini fraksi PKB, PKS dan NasDem yang ada di DPR belum dapat kepastian sikap dari Fraksi PDI-P untuk mengajukan hak angket. 

Menurut Huda kepastian sikap PDI-P ini penting untuk keberhasilan pengajuan hak angket di rapat paripurna. 

Ia menjelaskan jika hanya sebatas pengajuan, partai Koalisi Perubahan bisa mengajukan namun untuk disepakati dalam rapat paripurna perlu setengah suara anggota DPR. 

Untuk itu penting membangun kekuatan politik di parlemen antara PKB, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI-P. 

Baca Juga: Hak Angket Tak Kunjung Bergulir, Politikus NasDem: Tidak Ada Partai yang Serius

"Karena, tanpa keterlibatan, dorongan, usungan hak angket dari Fraksi PDI-P tentu belum bisa jalan karena ada mekanisme harus dibawa ke rapat paripurna, dihadiri oleh separuh dari anggota dewan, yang itu berarti sejumlah 288," ujar Huda, Selasa (12/3/2024) dikutip dari Kompas.com.

"Nah, itulah pentingnya kita tunggu sikap dari PDI-P. Jadi pada konteks ini kami PKB, Nasdem, PKS, menunggu kepastian sikap resmi dari Fraksi PDI-P," ujarnya.

Usulan Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres ini mula-mula dilontarkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mengusulkan DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Usulan Ganjar disambut baik oleh partai lain, semisal Partai NasDem, PKB dan PKS, partai Koalisi Perubahan pengusung Anies-Muhaimin. 

Namun ada juga partai yang menolak usulan tersebut dengan pertimbangan sudah ada lembaga yang memiliki tanggung jawab sebagai pengawas Pemilu yakni Bawaslu RI.

Baca Juga: Mahfud Ungkap Alasan PDI-P Seolah Setengah Hati Ajukan Hak Angket, Unsur Utama Ada di Megawati

Syarat pengajuan

Hak angket adalah satu dari hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ada sejumlah syarat bagi para anggota legislatif dalam mengajukan hak angket. 

Syarat tersebut tertuang dalam Pasal 199 ayat (1) hingga ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pertama, diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. 

Baca Juga: Maju Mundur Hak Angket DPR Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Baru Sebatas Usul

Kedua, pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit, materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. 

Ketiga, mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari satu per dua jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari satu per dua jumlah anggota DPR yang hadir.

Kekuatan Pendukung 

Merujuk syarat pengajuan hak angket, PDI-P bersama partai Koalisi Perubahan sudah bisa mengusulkan hak angket. Hak angket bisa diajukan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. 

Agar disetujui oleh seluruh anggota DPR, usulan hak angket dibawa ke rapat paripurna DPR dan ketiga partai tersebut harus bisa memenuhi satu per dua atau setengah dari 575 anggota DPR periode 2019-2024.

Baca Juga: Saut Situmorang Surati Pimpinan Parpol Dorong Hak Angket: Kecurangan Pemilu Sangat Vulgar

Adapun jumlah anggota Fraksi PDI-P sebanyak 128 anggota. Fraksi Partai NasDem 59 anggota, PKS 50 anggota dan PKB 58. 

Total keseluruhan pendukung hak angket yakni 295 anggota. Jika mengacu para syarat ketiga maka kemungkinan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu bisa berjalan.

Ketentuannya mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari satu per dua jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari satu per dua jumlah anggota DPR yang hadir.