KPK Temukan Penerimaan Gratifikasi saat Periksa LHKPN Pegawai Kementerian ESDM dan Ditjen Bea Cukai

Pahala menambahkan dalam surat yang dikirim, KPK meminta APIP tidak hanya diam dan meminta klarifkasi dari tiga orang tersebut. Setelah diklarifikasi penerimaan gratifikasi bersedia melaporkan dan mengembalikan uang tersebut. 

"Jadi uangnya dibalikin tapi suratin, tolong ditindak di sana, tapi kalau ASN biasanya kena etik, kena disiplin," ujar Pahala.

Selanjutnya KPK juga memeriksa LHKPN dari 19 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan. 

Menurut Pahala satu dari 19 LHKPN pegawai Ditjen Bea Cukai diduga mendapat penerimaan gratifikasi. Temuan ini juga telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkeu. 

Dalam surat yang dikirimkan, KPK meminta pihak Inspektorat Kemenkeu mendalami dugaan penerimaan. Sebab, penerimaan diduga dilakukan sebelum mereka menjadi penyelenggara negara. 

Baca Juga: Update Kasus Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Cegah 7 Orang Bepergian ke Luar Negeri

"Karena ini dalam bentuk barang dan sudah lama, di posisi dia masih belum jadi Kasubag ya. Jadi kita bilang, didalami saja Pak. Nah, ini kita lagi nunggu laporan tindak lanjutnya dari Kemenkeu diapain," ujar Pahala.

Pahala menambahkan untuk temuan ketidakwajaran lainnya di LHKPN, pihaknya juga sudah menyerahkan ke pihak APIP di kementerian atau lembaga masing-masing.

Selain dilimpahkan ke APIP, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK juga melimpahkan 14 hasil pemeriksaan LHKPN ke Kedeputian bidang Penindakan dan Eksekusi.

Kedeputian tersebut kemudian mengusut dugaan indikasi korupsi berdasarkan temuan LHKPN menjadi perkara korupsi. Sejumlah orang pun ditetapkan menjadi tersangka.

Kemudian, sebanyak tiga temuan dilimpahkan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), enam temuan ke Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, dan delapan temuan ke APIP kementerian/lembaga.