Rapat Paripurna DPR: Politikus PDIP Minta Fungsi Pengawasan Dioptimalkan dan Sorot Harga Beras

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima meminta DPR mengoptimalkan fungsi pengawasan, baik dari fungsi komisi, penggunaan hak interpelasi, maupun hak angket.

Pernyataan Aria tersebut disampaikan dalam interupsi di Rapat Paripurna DPR masa persidangan empat, tahun sidang 2023-2024, yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa (5/3/2024).

Ia mengatakan berbagai kalangan telah menyerukan sejumlah hal yang perlu dicermati mengenai Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan pemilu selanjutnya.

“Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu pilkada maupun pemilu ke depan,” ucap Aria.

Baca Juga: Dukung Penggunaan Hak Angket, Politikus PKB: Saya Belum Pernah Lihat Pemilu Sebrutal Ini

“Untuk itu, Pimpinan, kami berharap Pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau menyikapi dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, atau apa pun."

Ia meminta dilakukan koreksi terhadap aturan-aturan yang ada dan mengoptimalkan pengawasan oleh DPR.

“Harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di pemilu kemarin (2024).”

Dalam kesempatan yang sama, Aria juga menyoroti impor dan harga beras.

“Kedua, masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media, media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor,” ujarnya.

Sejumlah negara, kata Aria, telah menutup pintu ekspor berasnya ke Indonesia, termasuk di antaranya Thailand, Vietnam, dan India.

“Thailand menutup impor atau ekspor beras ke kita, Vietnam menutup ekspor beras ke kita, India juga demikian.”

“Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan kepada kebutuhan kita impor. Untuk kali ini, negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor,” tuturnya.

Baca Juga: Golkar Soal Kabar Skenario Dibentuknya Koalisi Besar di Pemerintahan

Aria menyebut panen baru bisa dilakukan pada April mendatang.

“April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen sampai diproduksi sampai beras ada di pasar, itu butuh waktu satu bulan.”

“Mei, kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idulfitri. Untuk itu, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini,” harapnya.

Berdasarkan informasi dari pemerintah, kata Aria, ketersediaan beras nasional masih mencukupi.

“Tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat, khususnya beras medium?”