Timnas AMIN Bandingkan Makan Siang Gratis dengan Pemenuhan Gizi di Program Anies saat jadi Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.TV - Program makan siang dan susu gratis milik Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024). 

Co-Capt Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong menilai program salah satu Capres dan Cawapres sebaiknya dibahas setelah ada pengumuman resmi dari KPU terkait Capres dan Cawapres terpilih di Pilpres 2024. 

Namun jika pembahasannya mengenai peningkatan gizi masyarakat tentu perlu pembahasan yang menyeluruh dengan melibatkan para pakar.

Menurutnya semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan semakin baik juga data diperoleh untuk memastikan kebijakan yang tepat bagi pemenuhan gizi masyarakat. 

Selain itu, kebijakan makan dan susu gratis juga perlu berlandaskan data dan fakta, sebab program tersebut berkaitan dengan sumbar daya. 

Baca Juga: Tom Lembong: Ada Indikasi Kebijakan Bansos Menguras Stok Bulog sampai 1,3 Juta Ton

Tom mencontohkan dalam hal peningkatan gizi masyarakat semisal protein, sumber daya kelautan bisa menjadi modal untuk memenuhi protein masyarakat. 

Dibanding mendorong peningkatan konsumsi susu yang kurang didukung oleh sumber daya yang ada. 

Dalam hal itu, sambung Tom, Capres dan Cawapres Anies-Muhaimin memiliki program untuk mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dengan optimalisasi sektor perikanan.

"Jadi kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, yang berlandaskan hitungan yang transparan dan data fakta realita dan semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," ujar Tom Lembong, Senin (26/2).

"Misalnya gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah, yang diolah menjadi sumber protein, yang lebih cocok buat masyarakat kita, mengingat kita negara kepulauan, negara kelautan," tambah Tom.

Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dibahas di Sidang Kabinet

Berjalan di DKI Jakarta

Terpisah, Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji menjelaskan semasa memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki program pemberian makan gratis kepada siswa SD melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).

Program itu dilakukan di 459 sekolah yang tersebar di 53 kelurahan. Namun demikian di dalam visi-misinya sebagai Calon Presiden RI 2024-2029, program yang telah terbukti sukses di DKI tidak dimuat kembali. 

Menurut Indra program yang berjalan sukses di DKI Jakarta, tidak serta merta dapat diterapkan di level nasional, sebab kebutuhan berdasar kondisi obyektif setiap daerah sangat berbeda.

Jika makan siang dan susu gratis ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, prioritas Anies-Muhaimin bukan ke arah pemberian makan.

Baca Juga: Soal Gizi Program Makan Gratis Prabowo Belum Dibahas, Menkes: Pasti Lebih Besar dari "Isi Piringku"

Tapi membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi anak di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia.

Di dalam UUD 45 Pasal 31 ayat (2) secara tergas menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan menyediakan akses pendidikan yang luas merupakan pemenuhan HAM.

"Prioritas kami adalah memenuhi kewajiban konstitusi terlebih dahulu. Dan selama ini tidak ada kajian ilmiah menyatakan bahwa makan siang gratis merupakan solusi dari problematika bidang pendidikan di Indonesia," ujar Indra, dikutip dari laman resmi aniesbaswedan.com.

Adapun Program makan siang gratis yang menjadi agenda prioritas capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ikut dimasukkan dan diperhitungkan dalam penyusunan RAPBN 2025. 

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, Presiden Jokowi dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, meminta agar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 dibuat untuk menjembatani, menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

Baca Juga: Kalkulasi TKN Prabowo-Gibran untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama hingga 2029

"Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Presiden Jokowi, Senin (26/2/2024).