Timnas AMIN Bandingkan Makan Siang Gratis dengan Pemenuhan Gizi di Program Anies saat jadi Gubernur

Terpisah, Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji menjelaskan semasa memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki program pemberian makan gratis kepada siswa SD melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).

Program itu dilakukan di 459 sekolah yang tersebar di 53 kelurahan. Namun demikian di dalam visi-misinya sebagai Calon Presiden RI 2024-2029, program yang telah terbukti sukses di DKI tidak dimuat kembali. 

Menurut Indra program yang berjalan sukses di DKI Jakarta, tidak serta merta dapat diterapkan di level nasional, sebab kebutuhan berdasar kondisi obyektif setiap daerah sangat berbeda.

Jika makan siang dan susu gratis ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, prioritas Anies-Muhaimin bukan ke arah pemberian makan.

Baca Juga: Soal Gizi Program Makan Gratis Prabowo Belum Dibahas, Menkes: Pasti Lebih Besar dari "Isi Piringku"

Tapi membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi anak di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia.

Di dalam UUD 45 Pasal 31 ayat (2) secara tergas menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan menyediakan akses pendidikan yang luas merupakan pemenuhan HAM.

"Prioritas kami adalah memenuhi kewajiban konstitusi terlebih dahulu. Dan selama ini tidak ada kajian ilmiah menyatakan bahwa makan siang gratis merupakan solusi dari problematika bidang pendidikan di Indonesia," ujar Indra, dikutip dari laman resmi aniesbaswedan.com.

Adapun Program makan siang gratis yang menjadi agenda prioritas capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ikut dimasukkan dan diperhitungkan dalam penyusunan RAPBN 2025. 

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, Presiden Jokowi dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, meminta agar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 dibuat untuk menjembatani, menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

Baca Juga: Kalkulasi TKN Prabowo-Gibran untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama hingga 2029

"Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Presiden Jokowi, Senin (26/2/2024).