Kompolnas Dukung Seruan Megawati: Netralitas TNI-Polri Suatu Keharusan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons terkait seruan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan TNI/Polri untuk netral dan tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat dalam Pemilu 2024.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menyebut seuran Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) ini  terhadap para pendukungnya dalam Pemilu 2024 harus menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali TNI-Polri.

"Netralitas TNI/Polri merupakan suatu keharusan karena mereka adalah abdi negara yang wajib melayani seluruh rakyat tanpa memandang preferensi politik rakyat yang dilayani," kata Poengky, dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Ia pun kemudian menyinggung terkait masa reformasi dimana TNI/Polri dituntut untuk serius melaksanakan netralitasnya.

Hal itu berarti TNI/Polri tidak berpolitik atau menunjukkan keberpihakan pada kelompok politik tertentu, serta tidak menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih.

Sementara pada masa Orde Baru, meskipun ABRI (TNI/Polri) wajib netral. Akan tetapi, rezim saat itu menyalahgunakan kewenangan dengan menjadikan ABRI berpihak pada presiden sehingga turut melanggengkan kekuasaan Soeharto selama tahun.

Sebab itu, menurutnya seruan Megawati agar aparat TNI/Polri bersikap netral sangat penting untuk menjadi acuan agar jangan sampai ada kemunduran dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Saat Eks KSAD Dudung Jawab Megawati soal TNI-Polri Tak Netral: Harusnya Bilang Juga Dong BIN Netral

Pihaknya, kata ia, juga mendukung adanya tindakan tegas kepada para pihak yang melakukan intimidasi kepada rakyat dalam Pemilu.

"Kami sangat setuju jika oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi pada masa pemilu (misalnya kasus Gunungkidul, Boyolali, dan Manado) harus diproses hukum secara tegas agar ada efek jera," tegasnya, dikutip dari Antara.

Di sisi lain, Kompolnas sebagai pengawas eksternal, kata Poengky, sudah menegaskan berulang-ulang agar pimpinan dan seluruh anggota Polri harus netral.

Diberitakan sebelumnya, Megawati meminta aparat TNI dan Polri  tak lagi melakukan intimidasi terhadap rakyat dalam Pemilu 2024. Sebab, rakyat juga memiliki hak yang sama di mata hukum.

Megawati mengatakan bahwa rakyat merupakan pewaris kemerdekaan. Karena itu, jangan sampai rakyat justru dipecah-pecah oleh pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan.

Hal ini disampaikan Megawati dalam pidatonya pada kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

"Kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena menginginkan, melanggengkan kekuasaan,” katanya.

Karena itu, jika ada pihak yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, maka rakyat tidak boleh takut. Begitu pula jika ada intimidasi, rakyat harus berani melawan.

“Kenapa? Karena perundangan kita melindungi rakyat Indonesia, di mana pun berada. Apa dia presiden, menteri, TNI-Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat!” kata Megawati.

Baca Juga: KSAD Maruli Minta Megawati Laporkan Resmi Dugaan Intimidasi TNI di Pilpres 2024: Kami Tindak Lanjuti