Giliran Unand Tolak Politik Dinasti, Desak Jokowi Tak Gunakan Kekuasaan untuk Kepentingan Pilpres

PADANG, KOMPAS.TV - Masyarakat akademik Universitas Andalas (Unand) ikut menyuarakan keprihatinan situasi nasional jelang pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. 

Suara keprihatinan terhadap kondisi yang terjadi di Tanah Air jelang Pemilu 2024 dirangkum dalam Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa. 

Salah satu yang menjadi sorotan yakni maraknya praktik kekuasaan yang berpotensi terjadinya kecurangan pemilu.

Pembacaan Manifesto Unand untuk Penyelamatan Bangsa dilakukan di depan gedung Convention Hall Unand, Kampus Limau Manis, Padang, Sumatra Barat, Jumat (2/2/2024).

Masyarakat akademik seperti dosen, mahasiswa hingga pegawai kampus turut bergabung dalam aksi damai pernyataan sikap aliansi sivitas akademika Unand yang tertuang dalam Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa. 

Baca Juga: [FULL] Seruan Kebangsaan Guru Besar UI: Kritik Pemerintahan Jokowi Hingga Kawal Pemilu 2024

Ada lima poin yang disampaikan aliansi sivitas akademika Unand. Salah satunya mendesak Presiden Joko Widodo tidak menggunakan kekuasaan serta menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.

Penggagas aliansi sivitas akademika Unand, Hary Effendi menjelaskan Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa ini merupakan respons spontan dari kegelisahan dan keprihatinan masyarakat akademik Unand dari kondisi belakangan ini di tengah proses Pemilu 2024. 

Menurutnya, perguruan tinggi sebagai penjaga nilai-nilai dan benteng moral kebaikan serta keadilan perlu menyatakan sikap idealisme, moral bahwa bangsa sedang dilanda krisis institusional, dalam proses transisi demokrasi yang hampir berjalan 30 tahunan.

"Kita ingatkan kepada Presiden untuk berhenti cawe-cawe politik, untuk berhenti melakukan intervensi politik, kembalilah Presiden Jokowi, kembali untuk melaksanakan aturan kenegaraan dengan rule of law, dan konstitusi," ujarnya usai pembacaan Manifesto Unand untuk Penyelamatan Bangsa, Jumat (2/2/2024), dikutip dari TribunPadang.com.

Lebih lanjut Hary berharap sikap serupa juga terus dijalankan oleh masyarakat akademik lain di berbagai perguruan tinggi. 

Baca Juga: Gelombang Petisi Kampus Kritik Jokowi Jelang Pilpres, Begini Kata Guru Besar UI

Ia menilai desakan moral dari para sivitas akademika bisa mengingatkan presiden, pemerintah pusat dan daerah, aparat negara agar bisa benar-benar menyelenggarakan proses Pemilu secara adil. 

"Kalau pemilu sudah dianggap tak kredibel di awal, tentu berbahaya dalam konteks legitimasi di kalangan kontestan. Ini tentu bahaya, ibaratnya pertandingannya tidak benar, tidak lagi fair," ujar Hary. 

Berikut lima poin Manivesto Unad untuk Penyelamatan Bangsa:

Kami atas nama civitas academica Universitas Andalas, menyatakan:

1. Menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu.

3. Menuntut KPU RI dan Bawaslu RI menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah Reformasi Konstitusi.

4. Mendesak emerintah untuk mengembalikan marwah Perguruan Tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.

5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.