Kompas TV nasional peristiwa

Giliran Unand Tolak Politik Dinasti, Desak Jokowi Tak Gunakan Kekuasaan untuk Kepentingan Pilpres

Kompas.tv - 2 Februari 2024, 20:23 WIB
giliran-unand-tolak-politik-dinasti-desak-jokowi-tak-gunakan-kekuasaan-untuk-kepentingan-pilpres
Masyarakat akademik Universitas Andalas (Unand) yang tergabung dalam aliansi civitas akademika Unand menyuarakan keprihatinan situasi nasional jelang pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. Mereka membacakan lima Manivesto untuk Penyelamatan Bangsa di depan Convention Hall pada Jumat (2/2/2024). (Sumber: TribunPadang.com/Wahyu Bahar)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Vyara Lestari

Lebih lanjut Hary berharap sikap serupa juga terus dijalankan oleh masyarakat akademik lain di berbagai perguruan tinggi. 

Baca Juga: Gelombang Petisi Kampus Kritik Jokowi Jelang Pilpres, Begini Kata Guru Besar UI

Ia menilai desakan moral dari para sivitas akademika bisa mengingatkan presiden, pemerintah pusat dan daerah, aparat negara agar bisa benar-benar menyelenggarakan proses Pemilu secara adil. 

"Kalau pemilu sudah dianggap tak kredibel di awal, tentu berbahaya dalam konteks legitimasi di kalangan kontestan. Ini tentu bahaya, ibaratnya pertandingannya tidak benar, tidak lagi fair," ujar Hary. 

Berikut lima poin Manivesto Unad untuk Penyelamatan Bangsa:

Kami atas nama civitas academica Universitas Andalas, menyatakan:

1. Menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu.

3. Menuntut KPU RI dan Bawaslu RI menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah Reformasi Konstitusi.

4. Mendesak emerintah untuk mengembalikan marwah Perguruan Tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.

5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.


 




Sumber : Kompas TV/TribunPadang.com




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x