Cerita Mahfud MD Tolak Tawaran Luhut Jadi Menko Polhukam Era Pertama Jokowi: Saya Bilang Tidak Etis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahfud MD menceritakan pengalamannya ketika menolak tawaran untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pertama.

Adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan, kata Mahfud MD, yang menawarkan posisi dan jabatan Menko Polhukam tersebut kepadanya.

Mahfud MD menuturkan dirinya diminta untuk menggantikan Tedjo Edhy Purdijanto yang saat itu akan diganti dari kursi Menko Polhukam.

Baca Juga: Mahfud Ungkap Surat yang Diberikan ke Presiden Jokowi, Isinya cuma 3 Paragraf

“Yang ketemu saya Pak Luhut. Pak Luhut bilang ke saya, ‘Pak Mahfud, besok Tedjo Edhy mau diganti, nanti Menko Polhukam-nya Pak Mahfud atau Pak Fachrur Rozi, kami sudah bicarakan’,” kisah Mahfud dalam wawancaranya dengan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi dalam program Rosi, Kamis (1/2/2024).

Mahfud lantas menolak tawaran Luhut tersebut. Alasannya, Mahfud menjelaskan, karena pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2014, ia berada di kubu Prabowo-Hatta Rajasa.

Diketahui, Mahfud MD pada saat itu menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Karena sebab itulah, Mahfud menila tidak etis rasanya jika dirinya menempati jabatan di pemerintahan, sementara sebelumnya ia berada di kubu lawan.

“Saya bilang ke Pak Luhut waktu itu tahun 2015, waktu di awal pemerintah, ‘Pak Luhut, saya ini timnya Pak Prabowo, enggak layak dong saya masuk ke situ’,” ujarnya.

Baca Juga: Perpisahan di Kemenko Polhukam, Mahfud Titip Pesan ke Pegawai Jangan jadi Orang Culas

“Tidak etis, kasihan pada yang berjuang mati-matian enggak kebagian, masa dikasih saya yang memang dulu tidak berjuang untuk itu.”

Mendapati penolakan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa Luhut kemudian sempat menawarkannya jabatan sebagai komisaris di perusahaan. Namun, lagi-lagi Mahfud MD menolak tawaran Luhut tersebut.

Kepada Luhut, Mahfud mengatakan bahwa dirinya masih cukup mempunyai tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pak Mahfud apa sekarang penghasilannya? Masuk ke komisaris ya, saya carikan,” kata Mahfud mengenang ucapan Luhut.

“Enggak, saya bilang, saya cukup. Saya guru besar, saya mengajar di mana-mana dan saya masih punya tabungan.”

Baca Juga: Mahfud Sebut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye Timbulkan Kontroversi Baru di Kalangan Akademisi

Namun demikian, Mahfud mengaku tetap bersedia membantu pemerintahan Jokowi. Akhirnya, pada pertengahan 2018, Mahfud bersedia gabung ke pemerintahan Jokowi setelah ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Saya bilang, ‘Tapi nanti saya bantu-bantu dululah agar periode kedua saya bisa masuk’,” kata Mahfud.

“Periode berikutnya saya malah masuk nominasi cawapres, tapi kemudian jadi Menko Polhukam.”