Gibran akan Cabut Izin Perusahaan Tambang Ilegal, Mahfud: Banyak Mafia

“Bilang cabut saja IUP-nya, nah itu masalahnya. Cabut IUP itu banyak mafianya. Saya udah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung, itu begitu.”

Bahkan, lanjut Mahfud, pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pertambangan di Indonesia banyak sekali yang ilegal dan di-backing oleh aparat dan pejabat.

Sebelumnya, saat menjawab pertanyaan panelis, Mahfud mengatakan persoalan penyelesaian sumber daya alam dan energi harus menyeluruh dari hulu ke hilir.

Dia mengaku memiliki pengalaman menangani sidang-sidang mengenai keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan.

“Informasinya tertutup, siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data, setelah ditanyakan baru ditunjukkan.”

“Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh,” tambahnya.

Baca Juga: Mahfud MD Soroti Petani semakin Sedikit tapi Subsidi Pupuk Semakin Besar: Pasti Ada yang Salah

Menurut Mahfud, pemegang informasi menyebut informasi tersebut rahasia.

“Ndak bisa dong, rahasia itu kan bukan tentang data perampasan tanah rakyat, kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit.”

“Setelah diselidiki-selidiki, apa yang terjadi di dalam analisis? Itu memang permainannya buruk sehingga disembunyikan. Disembunyikan, kalau orang tahu baru dikeluarkan satu-satu,” bebernya.