TKN Prabowo-Gibran Sebut Ada Upaya-Upaya untuk Gagalkan Pemilu 2024

"Kami khawatirkan bisa terjadi benturan yang pada akhirnya menyebabkan situasi menjelang pemilu tidak kondusif dan akhirnya bisa saja terjadi chaos dan kegagalan," ujarnya. 

Rencana atau potensi untuk menggagalkan Pemilu 2024 yang ketiga, kata Habiburokhman, adalah narasi yang mencoba membenturkan prajurit TNI dan Polri dengan masyarakat sipil.

Dia menilai kasus bentrokan prajurit TNI dan warga sipil memang bisa terjadi. Namun karena peristiwanya terjadi di tengah proses Pemilu 2024, kejadian tersebut diarahkan ke ranah politik. 

Menurut Habiburokhman, yang paling penting dalam penanganan peristiwa tersebut adalah penindakan dan penanganannya. 

Baca Juga: Joget dan Celetukan Prabowo soal Nilai 11 dari 100 dari Anies Baswedan

"Kita lihat KSAD sudah tegas menindak semua oknum prajurut TNI yang melakukan pelanggaran, tetapi ada pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini, seolah-olah TNI secara sistematis berpihak pada satu pihak dan mengintimidasi pihak yang lain," ujarnya. 

Dugaan rencana atau potensi menggagalkan Pemilu 2024 keempat yakni narasi untuk menunda atau menghentikan bantuan sosial (bansos).

Habiburokhman menjelaskan, narasi tersebut mendapat reaksi dari masyarakat yang khawatir tidak mendapatkan bansos. 

Padahal, kata dia, bansos yang dijalankan pemerintah sudah terprogram jauh sebelum pemilu.

Ia mengatakan ada atau tidaknya pemilu, program bansos tetap berjalan untuk mengurangi beban pengeluaran dan memastikan masyarakat, terutama kelompok miskin ekstrem, dapat memenuhi kebutuhan dasar. 

Baca Juga: JK Bela Anies Soal Laporan Bawaslu, TKN Yakini Umpatan Prabowo Tak Masuk Unsur Penghinaan

"Bansos itu haknya masyarakat, kalau memang sampai tertunda apalagi dibatalkan, reaksi keras dari masyarakat dan pertaruhannya tentu keberlangsungan pemilu yang kita inginkan secara damai bisa tidak terwujud," ujar Habiburokhman.